JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)--  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menepis data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyebut ada 6,7 juta dari 152,9 juta masyarakat yang masuk Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2018, belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau KTP-El.

Tjahjo memastikan pihaknya telah menyerahkan DP4 kepada KPU dan Bawaslu, beserta password untuk mengakses data kependudukan di Kemendagri.

"Memang yang belum masuk itu yang pada hari H pencoblosan dia baru menginjak dewasa. Itu belum dimasukkan (ke DP4). Besarannya 2,2 juta," kata Tjahjo di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (4/4).

Menjelang hari H pencoblosan Pilkada Serentak 2018, katanya, 2,2 juta calon pemilih inilah yang dimaksimalkan sosialisasinya supaya mereka mau merekam dan melaporkan data diri ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil di daerahnya.

Pihaknya juga sedang mempersiapkan agar pemilih pemula yang 2,2 juta bisa langsung mencetak KTP-El ketika melakukan perekaman sebelum hari H Pilkada Serentak. Sebab, datanya menurut Tjahjo sudah ada, hanya tinggal memastikan apakah dia masih tinggal di lokasi yang sama, dan masih hidup atau sudah meninggal.

Diakuinya akan menjadi masalah ketika 2,2 juta pemilih pemula itu sampai pada hari pencoblosan belum merekam data diri, tapi menuntut hak pilih karena sudah merasa dewasa dan ikut mencoblos. Karena itu dia mengusulkan ada pengecualian.

"Kami sudah mengusulkan yang 2,2 juta bisa dengan surat keterangan. Kalau pilkada masih boleh, tapi kalau pileg dan pilpres harus punya e-KTP," kata politikus PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, setiap tahun pasti ada remaja yang menginjak dewasa. Itu akan menjadi masalah bila tidak dicarikan solusinya untuk pemilu legislatif maupun pemilu presiden.(Net/Hn)