12 Kepala Daerah Tandatangani MoU Dengan Kemenhub

Wali Kota Pekanbaru Komitmen Wujudkan Angkutan Transportasi Massal

Wali Kota Pekanbaru melakukan penandatanganan nota kesepahaman program pengembangan angkutan massal berbasis Jalan BRT. Penandatangan nota kesepahaman perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jum'at

JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Dalam rangka menuntaskan permasalahan transportasi massal berbasis jalan di Kawasan Perkotaan. Kementerian Perhubungan  melalui Direkorat Jenderal Perhubungan Darat merencanakan program pengembangan angkutan massal. Pengembangan transportasi massal ini memakai skema pembelian layanan ( Buy The Service), pada 5 kota percontohan yaitu Medan, Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar. Serta operasional Bus Bantuan BRT untuk mendorong pengembangan angkutan massal pada 4 Pemerintah Daerah. Seperti Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Lampung, Kota Palembang, dan Kota Pekanbaru. Sehubungan dengan hal tersebut Kementerian Derektorat Jenderal Perhubungan Darat mengundang Gubernur dan Wali Kota yang terkait untuk hadir pada penandatanganan nota kesepahaman program pengembangan angkutan massal berbasis Jalan BRT. Penandatangan nota kesepahaman perencanaan pembangunan dan pengoperasian angkutan umum massal diselenggarakan di Hotel Aryaduta Jum'at (06/12/19) kemarin.

''Alhamdulillah dengan kesungguhan Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan dan melakukan pembenahan angkutan di perkotaan, ini berbuah manis. Dan dipastikan, Kota Pekanbaru akan menjadi pilot project dan menjadi satu dari beberapa kota lainnya menjadi program percontohan untuk program BuyThe Service,'' ungkap Wali Kota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT. Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi mengatakan, bahwa Kemenhub RI akan memberikan bantuan kepada program pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan dengan skema pembelian layanan. 

Bantuan yang dicanangkan pada rapat koordinasi Urban Transport yang dilaksanakan pada Februari 2019 di Kemenko Maritim.''Urgensinya pembenahan transportasi merupakan hal mendorong terlaksananya pilot project. Sehingga intervensi pemerintah pusat harus dilakukan,'' terang Budi Setiyadi.Dari beberapa Kabupaten Kota dan juga Provinsi, Kota Pekanbaru mendapat pujian dan apresiasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi saat memberikan sambutan. Selain itu,  Wali Kota Firdaus MT sendiri, berkomitmen untuk mewujudkan program nasional tersebut dengan baik. Terlebih Kota Pekanbaru menjadi satu dari beberapa kota lainnya yang ditunjuk secara langsung oleh Kemenhub.''Untuk itu kita siap mewujudkan angkutan transportasi massal pengembangan angkutan massal di kawasan perkotaan, dengan skema pembelian layanan,'' ujar Firdaus.  Turut mendampingi Wali Kota Pekanbaru pada acara tersebut Plt Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru Yuliarso, Kabag Humas Kota Pekanbaru Mas Irba dan Kabid Bappeda Adrizal. (Lx/Hen)
 


Berita Lainnya...

Tulis Komentar