JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno, mengatakan banyak stiker yang bertuliskan Sinergitas TNI Polri dan Dishub Nusantara menempel di kaca belakang angkutan umum plat hitam (travel gelap).''Pemasangan stiker itu sebagai jaminan untuk meloloskan diri dari pengecekan dan penyekatan di saat pandemi. Seolah-olah institusi TNI, POLRIdan Dinas Perhubungan berkolaborasi untuk melakukan permufakatan jahat,'' ujar Djoko dalam keterangan tertulisnya Ahad (8/8).

Djoko tak menampik maraknya angkutan umum pelat hitam (travel gelap) merupakan kebutuhan perjalanan yang tidak dapat diakomodir layanan angkutan umum resmi atau legal. Sehingga sebagian masyarakat yang beraktivitas di Kawasan Jabodetabek yang berasal dari pedesaan banyak yang memanfaatkannya. Namun, keberadaan travel gelap ini telah mengganggu operasional angkutan umum resmi, seperti Bus AKAP, Bus AKDP dan AJAP. Dimana penumpang dan operator angkutan umum resmi harus mengikuti protokol kesehatan covid-19 yang sudah ditetapkan Kementerian Perhubungan.

Dia menyarankan, agar Panglima TNI dan Kapolri perlu mempertegas agar prajuritnya tidak diizinkan menjadi bekingan bisnis angkutan umum plat hitam.'''Oknum TNI dan Polri yang menjadi bekingan bisnis ini telah mencoreng institusinya sendiri, sehingga perlu tindakan tegas terhadap oknum ini dari atasannya,'' ujarnya.Untuk mencegah semakin banyaknya travel gelap yang di beking TNI Polri, maka perlu dibuat aplikasi pelaporan angkutan umum plat hitam.Tujuannya untuk memudahkan pengawasan bersama, aplikasi tersebut nantinya dapat terhubung dengan Korlantas Polri, Kantor Staf Presiden, Tim Cyber Pungli dan beberapa institusi lainnya yang berhubungan dengan pengawasan.

Memang operasi travel gelap banyak berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Barat tujuan ke Jabodetabek. Namun, kata Djoko, kini travel gelap sudah merambah di semua wilayah provinsi di Indonesia.Hal itu berdampak terhadap keberadaan layanan Bus AKDP dan Bus AKAP makin menurun, bahkan ada beberapa provinsi sudah tidak ada layanan Bus AKDP

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan perlu duduk bersama mengadakan Rapat Koordinasi antara TNI dan Polri untuk menuntaskan angkutan umum plat hitam, serta menata angkutan umum secara lebih menyeluruh.''Untuk jangka panjang, perlunya melakukan penataan angkutan umum secara menyeluruh mengingat begitu cepatnya perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat memudahkan orang mendapatkan layanan angkutanumum dengan cepat dan efisien,'' tuturnya.(Net/Hen)