PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Adanya tudingan banyaknya anak putus sekolah yang dilontarkan Tim Satgas Pengentasan Anak Tidak Sekolah (PANTAS) Dinas Pendidikan (Disdik) Riau menuai kecamatan dan sangat disesali masyarakat.
Karena data anak yang dipaparkan Satgas Pantas di kelurahan adalah data anak yang sedang bersekolah di usia sekolah, bukan putus sekolah.Ungkapan kekecewaan ini dilontarkan Ketua Forum RT/RW Kelurahan Pematangkapau, Kecamatan Kulim, KotaPekanbaru, Ridwan Alkalam, S.Pi kepada wartawan, Senin (06/02/2023).

''Apa betul itu data anak putus sekolah? Satgas seharusnya tahu membaca lembaran data. Jika tidak ada judul data dan sumber data, jangan menjustifikasi data anak putus sekolah," sindir Ridwan sambil memperlihatkan data 447 anak di Kelurahan
Pematangkapau.Ridwan yang juga melakukan croscheck kepada beberapa Ketua RT lainnya, mengaku nama anak pada data tersebut tidak putus sekolah. ''Yang pastinya pengakuan orang tua anak,  mereka kesulitan membiayai uang sekolah anaknya, jadi,bukan putus sekolah," ungkap Ridwan, diamini beberapa ketua RT lainnya.

Kritikan ini disampaikannya karena jika memaknai data yang keliru akan berpengaruh pada kebijakan yang salah. ''Lebih baik Pemprov Riau meringankan beban biaya anak usia sekolah untuk bisa bersekolah daripada habiskan biaya untuk membentuk Tim Satgas Pantas," sindir Ridwan lagi. Rasa terkejut sangat tingginya anak yang disebut putus sekolah juga tak ditampik Lurah Pematangkapau, Tar Ajaman, S.Sos. Untuk memastikan kebenaran data tersebut, lurahpun menghadirkan Ketua Forum RT/RWPematangkapau Ridwan Alkalam SPi untuk mempercepat verifikasi data tersebut.

Diketahui sebelumnya, Rabu 1 Januari tiga orang petugas Satgas Pantas Disdik Riau mendatangi Kantor Lurah Pematangkapau. Tim meyakinkan data tersebut data anak putus sekolah di Pematangkapau. Meski data tersebut dibantah, Tim Satgas
menegaskan data tersebut sebagai acuan. "Ini data BKKBN pak, kita mensinkronkan saja, kalau anaknya bersekolah, ya kita tinggal mencoretnya," kilah petugas mencoba menyederhanakan pikiran saya dan pak lurah"

Terkait Tim Satgas Pantas, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, M Job Kurniawan belum bisa dikonfirmasi langsung. Begitu juga upaya konfirmasi via WhatsApp belum memberi jawaban. Begitu pula Tim PANTAS yang diketuai oleh Pahmijan yang juga Kepala Bidang PK-PLK Disdik Riau, belum berhasil dikonfirmasi. Staf Kadis mengatakan pimpinannya itu sedang menggelar rapat.Diberitakan sebelumnya, Pemprov Riau melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Riau membentuk tim Pengentasan Anak Tidak Sekolah (PANTAS) di Riau.Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Provinsi Riau, M Job Kurniawan mengatakan, jikapengentasan anak putus sekolah merupakan salah satu program Gubernur Riau, menuntaskan wajib belajar 12 tahun. "Program pantas adalah mengoptimalkan pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) lewat paket C dan mengoptimalkan program SMA terbuka khusus di daerah 3T terpencil, serta memotivasi masyarakat orang tua bagaimana anak bisa bersekolah," kata Job Kurniawan, Sabtu (4/6/2022). 

Karena itu, kata Job Kurniawan, maka untuk mewujudkan program tersebut perlu dibentuk tim PANTAS. Tim PANTAS yang diketuai oleh Pahmijan yang juga Kepala Bidang PK-PLK Disdik Riau, nantinya akan bergerak ke kabupaten dan kota mendata anak-anak tidak sekolah. ''Setelah kita data, dan diketahui persoalannya kenapa anak tidak sekolah, maka selanjutnya kita akan mencarikan solusinya agar kedepan program penuntasan wajib belajar 12 tahun dapat terwujud," katanya. 

Tim PANTAS di Provinsi Riau sendiri, lanjut Job Kurniawan, akan melibatkan seluruh stokeholder terkait, seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Riau, dinas pendidikan kabupaten/kota, akademisi, tokoh masyarakat, cabang dinas dan lainnya. 

''Jadi tim ini nanti akan bergerak ke semua kabupaten/kota, bagaimana bisa mengatasi anak putus sekolah. Misalnya di desa itu ada namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan ini kedepan bisa kita optimalkan lagi yang mungkin sekarang sedikit vakum," terangnya. Job Kurniawan menambahkan, persoalan anak tidak sekolah di Riau sendiri disebabkan beberapa faktor, pertama persoalan geografi, ekonomi, sosial dan kesenjangan antar sekolah SMP dengan SMA. "Itu yang perlu kita cari solusinya. Dengan kita bentuk tim, persoalan ini kita harapkan dapat diselesaikan secara masif,'' tuturnya. (Tim)