PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Focus Group Discussion (FGD), Senin (6/3/2023). Kegiatan  FGD ini dibuka lalngsung oleh Sekdako Pekanbaru Indra Pomi .Dimana tujuan digelarnya FGD ini untuk meminta masukan dari berbagai pihak terkait pengelolaan perparkiran di Kota Pekanbaru. Dimana FGD evaluasi penyelenggaraan perparkiran di Kota Pekanbaru dengan dasar Peraturan Walikota (Perwako) Nomor 38 Tahun 2020.  Turur hadir dalam acara itu Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, Kepala Dishub, Yuliarso didampingi Kepala UPT Parkir Radinal. Acara FGD evaluasi perparkiran dihadiri berbagai pihak, baik dari akademisi, anggota DPRD, kepolisian dan OPD terkait dilingkungan Pemko Pekanbaru dan mahasiswa.

Sekdako Pekanbaru, Indra Pomi Nasution usai menghadiri acara FGD mengatakan,bahwa acara yang dilakukan untuk meminta masukan dari berbagai pihak, baik dari akademisi yang hadir sebagai narasumber.''Kita sudah buka diskusinya. Ada tiga
narasumber, pertama bapak Profesor Ilham, kemudian ada juga mantan Sekda dari Kalimantan, kemudian ada dari IPDN. Tiga panelis ini berbicara tentang kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Harapan kita dari diskusi ini, ada perbaikan-perbaikan,
bagaimana perparkiran ini kedepannya. Baik dari sisi penataan perparkiran di kota Pekanbaru maupun dari sisi pendapatan," terang Indra Pomi. Dikatakan Indra, yang paling kedepannya bagaimana perparkiran di Pekanbaru bisa lebih tertib, sehingga masyarakat semakin aman dan nyaman. 

"Dan bagaimana perparkiran ini bisa bergeser dari parkir bayar biasa beralih ke digital. Jadi kedepan itu ada mesin parkir menggunakan QRIS, dan lain-lain,'' terang Indra. Untuk pengelolaan parkir yang ada saat ini, sambung Indra Pomi, pengelolaan parkirdi Kota Pekanbaru termasuk baik di Indonesia. Dan untuk pendapatan, menurutnya, di banding sebelumnya sudah lebih baik.''Dari sisi pendapatan daerah, dibanding yang lalu, ini lebih baik.Sebab targetnya jelas dan kendala-kendalanya bisa diinventarisir,'' tutur Indra Pomi.

Sementara itu, Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Yuliarso SSTP MSi  menjelaskan bahwa melalui  ruang diskusi yang diselenggarakan saat ini, jika ada kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, tentunya ada evaluasi yang akan dilakukan kedepannya. ''Kita siapkan ruang untuk berdiskusi, jadi ini adalah kebijakan Pemerintah Kota yang sudah diimplementasikan kepada masyarakat kota Pekanbaru. Selama dua tahun berjalan, tentu kita perlu evaluasi. Jika memang seperti apa yang disampaikan narasumbertadi, jika memang kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat, tentu kita akan evaluasi. Apakah kebijakan itu kita perbaiki, kita ganti, atau hal lain yang mengarah ke yang lebih baik,'' pungkas Yuliarso.***