JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa beban Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan selalu lebih besar dari pendapatannya sejak 2014. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR.''Emang BPJS (Kesehatan) itu nggak pernah sustainable, dia positif karena dinaikin iuran. Jadi kenaikan iuran itu selalu telat, dan minus, minus, minus, naikin,'' ungkap Budi, Kamis (13/11/2025).Menurutnya, BPJS sempat mencatat surplus pendapatan pada 2019 dan tahun-tahun pandemi karena pemanfaatan layanan menurun. Namun tren defisit kembali terlihat sejak 2023 hingga 2025.

Budi menegaskan bahwa keberlanjutan pembiayaan BPJS Kesehatan perlu dijaga, sambil mengingatkan bahwa iuran BPJS "sangat-sangat murah dan menguntungkan masyarakat." . Ke depan, pemerintah mendorong agar mekanisme iuran lebih efisien melalui penerapan kelas rawat inap standar.''Supaya BPJS itu fokusnya ke yang bawah aja. Nggak perlu urus yang kaya-kaya karena kelas 1 itu biayanya diambil swasta. Jadi kita tanda tangan dengan OJK untuk combine benefit,'' tuturnya. (Net/Hen)

 

Data iuran vs beban BPJS Kesehatan
2014 - Iuran: Rp 40,7 T | Beban: Rp 42,7 T
2015 - Iuran: Rp 52,8 T | Beban: Rp 57,1 T
2016 - Iuran: Rp 67,4 T | Beban: Rp 67,3 T
2017 - Iuran: Rp 74,3 T | Beban: Rp 84,4 T
2018 - Iuran: Rp 85,4 T | Beban: Rp 94,3 T
2019 - Iuran: Rp 111,8 T | Beban: Rp 108,5 T
2020 - Iuran: Rp 139,9 T | Beban: Rp 95,5 T
2021 - Iuran: Rp 143,3 T | Beban: Rp 90,3 T
2022 - Iuran: Rp 144,0 T | Beban: Rp 113,5 T
2023 - Iuran: Rp 151,7 T | Beban: Rp 158,9 T
2024 - Iuran: Rp 165,3 T | Beban: Rp 175,1 T
2025 (s.d. September) - Iuran: Rp 129,9 T | Beban: Rp 139,4 T