JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada alokasi anggaran daerah untuk makanan dan minuman bisa mencapai Rp 1 miliar. Hal itu diketahui berdasarkan pemantauan terhadap daerah-daerah yang boros belanja."Kami melakukan review APBD mereka. Kita lihat mana yang kira-kira ini boros, masa ada makan minuman satu daerah dulu, itu satu hari bisa Rp 1 miliar, ini kan keterlaluan. (Langsung) potong, jadi kita hematkan,'' ungkap Tito di Jakarta, Rabu (14/1/2026).Tito menjelaskan APBD di tingkat provinsi memang dipantau Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan untuk tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur dengan kisi-kisi dari instansinya untuk menghemat belanja.

Tito berpesan kepada kepala daerah agar menghemat belanja dan manfaatkan transfer dari pusat untuk belanja berkualitas. Jangan sampai mengalokasikan anggaran dengan nilai yang dilebih-lebihkan, terutama untuk kegiatan yang tidak perlu seperti rapat hingga perjalanan dinas."Belanja pemerintah harus dihemat dan belanja yang dari pusat ini tepat sasaran, jangan dilebih-lebihin. Rapat kalau bisa zoom meeting saja, nggak usah di hotel. Apalagi rapat cuma sekali dibikin 10 kali, perjalanan dinasnya juga harusnya tiga kali cukup dibikin delapan kali. Itu harus dihemat belanjanya," tegas Tito.

Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri 90% atau 493 daerah masih memiliki kapasitas fiskal yang lemah. Hanya 26 daerah atau 5% yang kapasitas fiskalnya kuat dan 27 daerah atau 5% dengan kapasitas fiskal sedang.493 daerah masih sangat mengandalkan pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah. Penyebab PAD rendah, salah satunya sektor swasta yang tidak hidup."Ada daerah-daerah yang sangat mengandalkan pemerintah pusat karena PAD-nya rendah. Kenapa PAD-nya rendah? Karena dunia swastanya nggak hidup.

Makanya kita mendorong semua daerah agar mereka bisa mengembangkan dunia swasta," ucap Tito.Tito mendorong agar kepala-kepala daerah bisa berpikir bagaimana cara mencari PAD lebih banyak. Salah satunya dengan mendorong peran swasta melalui kemudahan, kepastian dan transparansi dalam perizinan."Sekarang sebagian besar saya lihat kepala daerah berpikirnya ngarepin dari pusat, terus mikirin belanjanya, nanti dari belanja ini bocor lagi. Jadi, berpikirlah lebih banyak gimana nyari pendapatan, ini membutuhkan kreativitas salah satunya mempermudah perizinan," beber Tito.(Net/Hen)