Anggota DPR RI Gelar Sosialisasi Empat Pilar dan Buka Puasa Bersama Insan Pers di PWI Riau
Anggota DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dirangkai dengan buka puasa bersama para jurnalis yang ada di Provinsi Riau., Senin (15/3/2026)
LAPORAN: RIZKI KURNIAWAN
Pekanbaru
KANTOR Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, menjadi tempat berkumpulnya para insan pers Senin (16/3/2026). Hari ini bertepatan dengan 26 bulan Ramadan 1447 Hijriah itu, Anggota DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A menggelar kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dirangkai dengan buka puasa bersama para jurnalis yang ada di Provinsi Riau.
Di ruang yang sehari-hari menjadi tempat lahirnya berbagai berita itu, perbincangan tentang nilai-nilai kebangsaan seolah kembali hidup. Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh pers, di antaranya Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar, Ketua Serikat Perusahaan Pers (SPS) Riau Saidul Tombang , Ketua SMSI Riau Luna Agustin serta wartawan dari berbagai media.
Dalam sambutannya, Saidul Tombang menyoroti kondisi yang tengah dihadapi banyak perusahaan media. Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir kerja sama antara pemerintah dan perusahaan pers mengalami penurunan cukup signifikan.
Saidul menjelaskan bahwa sebelumnya kerja sama tersebut bisa mencapai sekitar Rp1 miliar, namun kini jumlahnya jauh menurun. Situasi ini membuat banyak media harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan.
“Dulu kerja sama dengan pemerintah bisa mencapai sekitar Rp1 miliar. Sekarang jumlahnya jauh berkurang, sehingga banyak media harus berjuang agar tetap bertahan,” ungkapnya

Ketua PWI Riau Raja Isyam Azwar juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengatakan berkurangnya peluang kerja sama tersebut ikut mempengaruhi kondisi para jurnalis di daerah.
Menurutnya, tidak sedikit wartawan yang akhirnya membuka usaha sampingan demi menambah penghasilan. Meski demikian, ia berharap insan pers tetap menjalankan tugasnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Raja Isyam juga berharap media dapat berperan dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada publik.
“Kami berharap insan media dapat membantu menyampaikan dan mensosialisasikan Empat Pilar MPR RI kepada masyarakat,” terang Raja.
Sementara itu, Dr Syahrul Aidi Maazat Lc MA dalam pemaparannya menyampaikan bahwa diskusi mengenai Empat Pilar bersama kalangan media merupakan hal yang jarang dilakukan. Padahal, menurutnya, pers memiliki peran penting karena berita yang ditulis wartawan dapat membawa pesan kebangsaan berjalan lebih jauh ke tengah masyarakat.
Ia menjelaskan bahwa Empat Pilar Kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika. Ke empatnya menjadi dasar yang menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh di tengah keberagaman.
Dalam kesempatan tersebut, Syahrul juga menyinggung aktivitasnya di DPR RI. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2024 dirinya beberapa kali melakukan interupsi dalam sidang paripurna DPR RI untuk menyuarakan berbagai persoalan yang terjadi di daerah, termasuk isu Rempang dan sejumlah persoalan di Provinsi Riau.
Selain membahas Empat Pilar, Syahrul juga menyinggung amanat konstitusi yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurutnya, ketentuan tersebut bukan sekadar kalimat dalam undang-undang, tetapi menjadi tanggung jawab negara dalam melindungi warganya yang paling rentan.
Ia menjelaskan bahwa fakir adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya serta tidak memiliki kemampuan untuk bekerja, misalnya karena sakit kronis, disabilitas atau usia lanjut.

Sedangkan masyarakat miskin masih memiliki kemampuan untuk bekerja, namun penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Menurut Syahrul, pemahaman yang tepat mengenai perbedaan tersebut penting agar program bantuan pemerintah dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran.
“Fakir seharusnya mendapatkan bantuan berkelanjutan karena kondisinya sulit berubah. Sementara masyarakat miskin lebih tepat didorong melalui program pemberdayaan seperti pelatihan kerja atau bantuan usaha,” papar Syahrul.
Diskusi yang berlangsung hingga menjelang waktu berbuka itu kemudian ditutup dengan kebersamaan antara legislator dan para jurnalis. Di Gedung PWI Riau, percakapan tentang kebangsaan, media, dan kehidupan masyarakat terus berlanjut, seolah menegaskan bahwa peran pers dan nilai-nilai kebangsaan tetap berjalan beriringan di tengah dinamika zaman.***