BATAM--(KIBLATRIAU.COM)--Potret buram pelayanan publik kembali terjadi di Kecamatan Sekupang. Dimana, yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat, aparatur justru memperlihatkan wajah birokrasi yang lamban, ceroboh dan seolah kebal dari pengawasan.

Seorang warga Sekupang yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaan mendalam kepada crew media. Ia harus menunggu hampir 4 jam hanya untuk mengurus satu lembar surat administrasi. Namun yang lebih mencengangkan, dokumen yang diterbitkan justru salah akhirnya tak selesai, kejadian ini terjadi pada Senin, (6/4/2026).

“Sudah lama menunggu 3 jam, begitu selesai malah keliru. Harus ulangi lagi dari awal, Ini bukan pelayanan, ini pemborosan waktu dan tak ada standar pengerjaan” ujarnya geram.

Kondisi ini bukan sekadar soal lambatnya proses, melainkan mencerminkan rendahnya ketelitian kinerja dan profesionalisme aparatur. Kesalahan administrasi yang seharusnya bisa dihindari justru menjadi bukti nyata lemahnya kontrol internal.

Masalah ini semakin pelik saat pejabat yang berwenang menandatangani dokumen tidak berada di tempat, padahal jam pelayanan masih berlangsung. Warga pun terpaksa pulang dengan tangan kosong setelah menunggu tanpa kepastian.

“Kalau pejabatnya tidak ada di jam kerja, ini bentuk kelalaian atau memang sengaja dibiarkan? Siapa yang bertanggung jawab?," kesal warga lainnya dengan nada tajam.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah pelayanan di Kecamatan Sekupang masih berjalan sesuai standar, atau justru dibiarkan tanpa kendali?

Ketidakhadiran pejabat, lambannya proses, hingga kesalahan dokumen memperkuat dugaan adanya pembiaran sistemik.
Ironisnya, saat dikonfirmasi, Camat Sekupang Erzan justru memberikan pernyataan yang dinilai meremehkan persoalan. Ia menyebut lambannya pelayanan sebagai hal yang “biasalah” karena perlu pemeriksaan berkas.

Setelah dijelaskan kondisinya, "saya akan telepon pak sekcam", sampai berita ini terbit diam tanpa kepastian.

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari masyarakat yang punya urusan di Kantor Camat harusnya sebagai pemimpin harus melakukan evaluasi, pimpinan wilayah justru terkesan melindungi kinerja aparatur yang dipersoalkan masyarakat.

“Kalau pimpinan saja menganggap ini biasa, jangan salahkan kalau pelayanan di bawah juga amburadul. Ini bukan sekadar soal pegawai, ini soal kepemimpinan,” tegas seorang warga.

Sorotan kini mengarah langsung ke pucuk pimpinan Kecamatan Sekupang. Publik menilai, lemahnya disiplin aparatur tidak bisa dilepaskan dari gaya kepemimpinan yang permisif terhadap kinerja buruk.

Masyarakat mendesak Pemerintah Kota Batam untuk tidak tutup mata. Evaluasi menyeluruh dinilai mendesak dilakukan, termasuk memberikan sanksi tegas kepada aparatur yang lalai dan pejabat yang meninggalkan tugas di jam kerja.

Pelayanan publik bukan sekadar rutinitas administratif. Ia adalah wajah negara di mata rakyat. Ketika pelayanan berubah menjadi ajang pemborosan waktu dan kesabaran, maka yang runtuh bukan hanya citra instansi, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri.

Kini pertanyaannya sederhana namun tajam: sampai kapan pelayanan di Kecamatan Sekupang dibiarkan seperti ini? Dan apakah pimpinan berani bertanggung jawab, atau terus berlindung di balik kata “biasa”?
(Syamsir S).