SIAK--(KIBLATRIAU.COM)--  Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, menyampaikan tanggapan dan jawaban Pemerintah Daerah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2025.

Tanggapan tersebut di sampaikan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak di Ruang Rapat Puti Kacang Mayang, Gedung Panglima Ghimbam, Rabu, (15/4/2026).

Wakil Bupati Siak Syamsurizal menegaskan, saat ini pemerintah fokus pada efisiensi dan penataan BUMD. Menanggapi pandangan fraksi terkait kemandirian ekonomi, Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen melakukan pembenahan BUMD agar memberikan kontribusi nyata bagi PAD.

"Langkah konkret yang diambil meliputi evaluasi kinerja berkala, penguatan manajemen, hingga penataan unit usaha yang kurang produktif," ujarnya.

Ia mengatakan, ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Pemkab Siak juga menegaskan komitmennya terhadap efisiensi belanja daerah.

"Kami memastikan pelayanan publik tidak akan terganggu. Hasil penghematan belanja diarahkan langsung untuk memperkuat program prioritas yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat," tegas Syamsurizal.

Syamsurizal mengapresiasi para anggota legislatif atas masukan, pertanyaan, dan saran yang diberikan demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Negeri Istana.

Menjawab isu ketimpangan pembangunan infrastruktur, Wabup menjelaskan adanya tantangan geografis berupa lahan gambut dan wilayah konsesi perusahaan yang memerlukan perizinan khusus.

"Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Siak mencapai 51,17% atau 957,017 km. Fokus utama pembangunan saat ini adalah memperkuat konektivitas antar-kampung di seluruh kecamatan," terangnya.

Di sektor sosial, Pemkab Siak mencatatkan prestasi membanggakan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 77,19% pada tahun 2025, naik dari 76,52% di tahun sebelumnya.

"Capaian ini menempatkan Siak di posisi ketiga tertinggi di Provinsi Riau, serta menduduki peringkat pertama untuk kategori Kabupaten se-Provinsi Riau," ulasnya lagi.

Selain itu, kata dia dari sisi sinergi Kebijakan Nasional menutup jawabannya, Wabup menekankan pentingnya sinergi antara daerah dan pusat sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Siak berkomitmen untuk memastikan setiap program daerah terintegrasi dengan arah kebijakan nasional dan program strategis pusat.

"Kedepan, diperlukan langkah aktif dan progresif bersama DPRD agar sinergi ini berjalan baik, termasuk dalam optimalisasi PAD dan penanganan isu lingkungan seperti Karhutla," tuturnya.(Inf)