Laporan : Rizki Kurniawan 
Pekanbaru

      SEKITAR  200 pedagang Pasar Kodim  menyatakan penolakan terhadap kebijakan pembayaran ulang uang bangunan lapak dan kios yang diminta oleh pengelola. Dalam rapat yang digelar belum lama ini, pedagang juga meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk mengambil alih langsung pengelolaan pasar.

Penolakan mencuat setelah pihak pengelola, PMJ, meminta pedagang membayar kembali biaya bangunan lapak/kios dengan nominal berkisar antara Rp20 juta hingga Rp30 juta per unit. Batas waktu pembayaran ditetapkan paling lambat 1 Mei 2026 mendatang, dengan ancaman pencabutan hak kios bagi pedagang yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Ketua Ikatan Sosial Pedagang Pasar (ISPPAS) Pekanbaru, Zaidir Albaiza menilai kebijakan tersebut tidak masuk akal dan sangat memberatkan pedagang. Ia menegaskan bahwa biaya pembangunan lapak sebelumnya telah dilunasi sejak awal pasar itu dibangun.

“Pedagang sudah membayar biaya bangunan di awal. Tidak logis jika sekarang diminta membayar lagi hingga puluhan juta rupiah. Perjanjian kontrak itu antara pengelola dan Pemko, bukan dengan pedagang,” terang Zaidir kepada Kiblatriau.com, Sabtu (25/4/2026).

Zaidir juga mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi pedagang saat ini sedang tidak stabil. Aktivitas pasar disebut cenderung sepi, sementara dukungan promosi dari pengelola dinilai minim, sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan pedagang.

Hasil rapat pedagang menyepakati dua poin utama, yakni menolak pembayaran ulang uang lapak dan kios, serta meminta agar pengelolaan pasar dikembalikan kepada Pemko Pekanbaru. Pedagang menilai langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian dan keadilan bagi mereka.

Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini guna mencegah potensi konflik di lapangan. Mereka khawatir, jika tuntutan tersebut tetap dipaksakan, situasi dapat memicu ketegangan bahkan kericuhan.

“Pasar ini sudah menjadi sumber penghidupan kami sejak lama, bahkan turun-temurun. Oleh sneen itu, kami hanya ingin kejelasan dan perlindungan,” harap Zaidir.***