BATAM--(KIBLATRIAU.COM)--Pada rapat paripurna Pemerintah Kota Batam bersama DPRD secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Lembaga Adat Melayu (LAM) Kepulauan Riau Kota Batam yang digelar pada Jumat lalu.

Hal ini dilaksanakan dengan adanya berkembang isu yang meresahkan viral belakangan ini di kota Batam maka dibentuklah suatu kesepakatan, kesepakatan yang akan menjadi tonggak penting dalam upaya memperkuat pelestarian adat dan budaya Melayu di tengah laju perkembangan Batam sebagai kota industry, apalagi dengan datangnya para pendatang dari berbagai pelosok tanah air dengan suku yang beragam.

Pada kesempatan rapat paripurna itu, Walikota Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Batam, khususnya panitia khusus (pansus), serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam pembahasan ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

Amsakar berharap setelah perda ini disahkan, LAM Kota Batam dapat semakin aktif dalam melestarikan adat istiadat, membina generasi muda, serta memastikan warisan budaya Melayu tetap hidup dan berkembang di tengah perubahan zaman.

Apalagi semakin pesatnya perkembangan kota Batam sebagai kota industri, tentu akan menjadi incaran bagi para pencari kerja di pelosok tanah air akan berlomba-lomba datang ke kota Batam dan juga sebagai kota yang bertetangga dengan negara Singapura yang tingkat kehidupan mereka sudah jauh lebih maju dari kita, namun kita berharap budaya Melalyu tak boleh hilang di negara sendiri.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan kemajuan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan masyarakat mempertahankan jati dirinya.

“Kita ingin anak cucu tetap mengenal pantun, memahami adat sopan santun Melayu. Dan kita bangga menjadi bagian dari masyarakat Melayu Kepri,” tuturnya. (Tim).