PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--  Bentuk kepedulian terhadap korban bencana di Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu pesan kuat dalam Panggung Rakyat Lingkungan Hidup dan Solidaritas untuk NTT yang digelar di Jalan Sultan Syarif Kasim, Sabtu (22/8/2026). Pemerintah bersama organisasi masyarakat sipil menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat solidaritas sekaligus membangun kesadaran bersama terhadap persoalan lingkungan dan hak asasi manusia.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Mugiyanto mengajak masyarakat Riau untuk tidak melihat persoalan bencana dan kerusakan lingkungan sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Menurutnya, perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI, Mugiyanto mengawali penyampaiannya dengan mengajak seluruh peserta mendoakan masyarakat Flores dan wilayah Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban bencana banjir. Ia berharap para korban meninggal dunia mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan, sementara masyarakat yang terdampak dapat segera memperoleh pemulihan dan bantuan.''Malam ini mari kita bersama-sama memberikan doa dan solidaritas kepada saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur. Kita berharap proses pemulihan dapat berjalan cepat dan masyarakat yang terdampak dapat kembali menjalani kehidupannya,” ujarnya.

Di sisi lain, ia menyampaikan keprihatinan terhadap kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan merupakan persoalan bersama yang membutuhkan tindakan nyata dan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.Mugiyanto kemudian mengangkat pesan mengenai krisis iklim dengan menggambarkan bumi sebagai rumah bersama yang sedang menghadapi ancaman.

 Menurutnya, ketika rumah sedang terbakar, seluruh pihak harus mengutamakan upaya penyelamatan sebelum mencari siapa yang harus bertanggung jawab. “Kita harus bersama-sama memadamkan api dan menyelamatkan apa yang ada di dalam rumah. Setelah keadaan terkendali, barulah pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban,'' paparnya. 

Ia menyebut isu lingkungan dan HAM kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan pemerintah. Sejalan dengan agenda pemerintah, kedua isu tersebut harus ditempatkan di tengah proses pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan tidak mengabaikan hak masyarakat maupun keberlanjutan alam.Mugiyanto juga memastikan Kementerian HAM membuka ruang kerja sama dengan masyarakat sipil, termasuk WALHI dan organisasi lingkungan lainnya. Kolaborasi tersebut dibutuhkan untuk memperoleh informasi mengenai persoalan di lapangan sekaligus memperkuat partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau, Eko Yunanda mengatakan kegiatan Panggung Rakyat Lingkungan Hidup menjadi wadah untuk membangun kepedulian terhadap persoalan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah. Solidaritas terhadap masyarakat NTT, menurutnya, menunjukkan bahwa gerakan lingkungan memiliki dimensi kemanusiaan yang kuat.''Apa yang terjadi di NTT merupakan pengingat bahwa persoalan lingkungan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Karena itu, solidaritas harus terus dibangun agar masyarakat yang terdampak tidak merasa berjalan sendiri,'' tuturnya. ***