PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Saat ini, pengembangan ekonomi syariah berbasis daerah dinilai menjadi langkah pada penguatan industri halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) mendorong Pemerintah Provinsi Riau  memperkuat kelembagaan untuk mendukung pengembangan ekosistemnya.Sekretaris Utama BPJPH, Muhammad Aqil Irham, mengatakan penguatan ekonomi syariah khususnya industri halal dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Riau.  Potensi tersebut juga dapat dikembangkan seiring keberadaan sejumlah kawasan industri di wilayah Riau.

''Untuk mencapai visi misi Riau memang harus diperkuat dengan ekonomi syariah khususnya industri halal. Di sini juga ada beberapa kawasan industri yang mungkin nanti ke depannya diperkuat dengan kawasan industri halal,'' ungkap Sestama BPJPH Aqil  di Kantor Gubernur Riau, Rabu (16/09/2026).Dijelaskanmya, pengembangan kawasan industri halal membutuhkan dukungan dari berbagai aspek. Selain infrastruktur, penguatan kelembagaan dan sumber daya manusia juga menjadi bagian penting untuk  membangun ekosistem halal yang berkelanjutan. ''Maka perlu ada penguatan-penguatan dari aspek infrastruktur, kelembagaan, sumber daya manusia. Oleh karena itu, kami ingin dapat dukungan dari Pemprov Riau untuk mendirikan UPT di sini,'' sebutnya.

Diungkapkan, keberadaan UPT BPJPH di Riau diharapkan menjadi bagian dari penguatan layanan halal sekaligus mendukung perkembangan industri halal di daerah. Dalam jangka panjang, BPJPH juga membuka peluang pengembangan pusat layanan halal  yang dilengkapi fasilitas laboratorium berstandar internasional."Kalau kita nanti mendapatkan hibah lahan, aset, tanah untuk kantor, InsyaAllah di tahun 2027 ada pengembangan pusat layanan halal dengan membangun laboratorium yang berstandar  internasional," terangnya.

Sementara itu, Sekda Riau Syahrial Abdi, menyambut baik kehadiran BPJPH di Bumi Lancang Kuning. Menurutnya, keberadaan lembaga tersebut sejalan dengan karakter masyarakat Riau yang memiliki latar budaya Melayu dan kehidupan masyarakat yang  dekat dengan nilai-nilai Islami. ''Kehadiran BPJPH di Provinsi Riau itu sebenarnya harus kita sambut baik. Karena memang itu adalah alternatif pilihan bagi masyarakat kita yang notabene tadi berbudaya Melayu Muslim dan ramah terhadap ekosistem di  masyarakat kita,'' papar Sekda Syahrial Abdi.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan layanan dan ekosistem halal di daerah. Dukungan tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan berbagai program yang berorientasi pada kemajuan  ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Riau. ''Mudah-mudahan ini nanti akan kita perkuat dan Pak Gubernur juga komit untuk mendukung BPJPH yang hadir di Riau. Jadi apapun itu yang hari ini berkaitan dapat memajukan Riau tentu diterima dengan  baik," ujarnya. 

Ia menambahkan, pengembangan ekosistem halal di Riau juga dapat diperkuat melalui kerja sama pada bidang riset dan pendidikan. Pemprov Riau siap membuka koordinasi dengan sejumlah lembaga dan perguruan tinggi untuk membangun  pusat riset halal yang dapat mendukung kebutuhan industri halal.

''Nanti kalau Riau menjadi sentralnya, pusat-pusat riset halal sudah kita kondisikan dengan BRIN. Kemudian koordinasi dilakukan dengan Kementerian Agama melalui kampus UIN dan Kemdiktisaintek juga melalui beberapa kampus yang bisa menjadi  ekosistem pusat riset halal,'' tuturnya. ***