BANDUNG--(KIBLATRIAU.COM)-- Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Akhmad Munir mengingatkan insan pers untuk memperkuat profesionalisme dan menjaga kepercayaan publik di tengah disrupsi media yang semakin kuat akibat perkembangan media sosial, kecerdasan buatan (AI), serta perubahan pola masyarakat dalam mengonsumsi informasi.

Pesan tersebut disampaikan Munir saat melantik Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon beserta jajaran Pengurus PWI Jawa Barat periode 2026–2031 di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).

Pelantikan itu turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM yang secara khusus mengingatkan wartawan agar menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Disrupsi Media Mengubah Lanskap Pers

Dalam sambutannya, Akhmad Munir menegaskan bahwa tantangan pers saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan kompetisi antar media. Ekosistem informasi telah berubah drastis seiring menguatnya media sosial dan berbagai platform digital.

Informasi kini dapat diproduksi dan disebarluaskan oleh siapa saja dalam hitungan detik. Perkembangan AI juga semakin mempercepat produksi konten dalam berbagai bentuk.

Di tengah perubahan tersebut, pers profesional harus mampu menunjukkan pembeda yang jelas antara karya jurnalistik dengan informasi yang beredar bebas di ruang digital.

Menurut Munir, keunggulan pers justru terletak pada proses jurnalistik: verifikasi, akurasi, konfirmasi, keberimbangan, kepatuhan terhadap kode etik serta tanggung jawab kepada masyarakat.

Karena itu, wartawan tidak cukup hanya mengejar kecepatan. Kebenaran dan kredibilitas harus tetap menjadi kekuatan utama pers.

PWI sebelumnya juga menekankan bahwa perkembangan media digital dan media sosial menuntut wartawan semakin adaptif tanpa meninggalkan akurasi dan verifikasi. Di tengah derasnya informasi yang belum tentu terverifikasi, wartawan profesional harus tetap menjadi rujukan informasi yang dapat dipercaya.

PWI Harus Mampu Menjawab Perubahan

Munir mengatakan PWI sebagai organisasi wartawan terbesar di Indonesia dengan anggota lebih dari 30 ribu orang mempunyai tanggung jawab besar dalam menjaga kemerdekaan pers, mencerdaskan masyarakat serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Karena itu, disrupsi media tidak boleh dijawab dengan ketakutan terhadap teknologi. Sebaliknya, wartawan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sekaligus memperkuat kompetensi dan integritas profesinya.

Perkembangan AI dan media sosial dapat menjadi instrumen yang membantu pekerjaan jurnalistik. Namun teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab wartawan dalam menentukan kebenaran informasi, melakukan verifikasi, memberikan konteks dan mempertanggungjawabkan produk jurnalistik kepada publik.

Pandangan tersebut sejalan dengan diskursus PWI mengenai masa depan pers di era disrupsi media. PWI menilai perubahan teknologi akan mengubah cara wartawan bekerja, tetapi prinsip integritas, verifikasi, independensi dan tanggung jawab kepada publik tidak boleh ikut berubah.

Munir juga mengingatkan kepengurusan PWI Jawa Barat yang baru dilantik bahwa jabatan dalam organisasi bukan sekadar kehormatan.

Kepercayaan yang diberikan kepada pengurus harus dipertanggungjawabkan pada akhir masa bakti dengan kerja nyata untuk menjaga profesionalisme wartawan, organisasi, bangsa dan negara.

KDM: Pers Harus Independen dan Objektif

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan besarnya posisi PWI sebagai organisasi profesi wartawan sekaligus tanggung jawab yang melekat pada anggotanya.

Menurut KDM, pers harus tetap berdiri secara objektif dalam menyajikan informasi kepada masyarakat.

“PWI organisasi tertua di Indonesia, organisasi terbesar untuk objektif dalam menyajikan pemberitaan,” kata Dedi dalam acara tersebut.

Pesan itu menjadi penting ketika ruang informasi publik saat ini tidak hanya diisi karya jurnalistik, tetapi juga konten media sosial, buzzer, influencer serta berbagai informasi yang bergerak mengikuti algoritma platform digital.

Dalam sambutannya, KDM turut menyinggung bagaimana opini dapat digunakan dalam pertarungan politik dan bagaimana fenomena tersebut kemudian melahirkan buzzer di ruang digital.

Karena itu, pers profesional memiliki posisi berbeda. Pers tidak semestinya larut menjadi bagian dari pertarungan opini, melainkan tetap bekerja berdasarkan fakta, verifikasi, independensi dan objektivitas.

Sikap KDM mengenai objektivitas pers juga konsisten dengan pernyataannya sebelumnya. Ia pernah meminta media tetap menghasilkan berita yang menarik tanpa meninggalkan objektivitas, sehingga masyarakat memperoleh informasi secara tepat.

Pers Bukan Buzzer

Di tengah derasnya arus media sosial, pertemuan pesan Munir dan KDM memberikan garis yang jelas mengenai posisi pers.

Wartawan bukan buzzer. Produk jurnalistik bukan sekadar konten. Dan perusahaan pers tidak semestinya kehilangan karakter jurnalistik hanya karena harus berkompetisi mendapatkan perhatian publik di platform digital.

Media sosial bekerja melalui kecepatan dan algoritma. Jurnalisme bekerja melalui disiplin verifikasi, kode etik dan pertanggungjawaban kepada publik.

Justru ketika masyarakat semakin sulit membedakan fakta, opini, propaganda, konten pesanan hingga informasi yang dihasilkan AI, keberadaan pers profesional semakin dibutuhkan.

Pers harus menjadi tempat masyarakat memperoleh informasi yang telah diperiksa kebenarannya.

PWI Jabar Diminta Menjadi Kekuatan Pers Profesional

Ketua PWI Jawa Barat Tantan Sulthon mengatakan pelantikan kepengurusan periode 2026–2031 tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial.

Menurutnya, pengukuhan tersebut harus menjadi awal bagi PWI Jawa Barat untuk terus membangun dan menjaga marwah pers nasional.

Dengan sekitar seribu anggota yang tersebar di kabupaten/kota serta empat kelompok kerja di Bandung, PWI Jawa Barat memiliki kekuatan besar untuk ikut mengawal pembangunan daerah.

Sinergi dengan pemerintah, menurut semangat yang mengemuka dalam pelantikan tersebut, bukan berarti menghilangkan independensi pers.

Pers dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial, menyampaikan kritik, mengungkap persoalan masyarakat dan memastikan kebijakan publik mendapatkan pengawasan.

Di tengah disrupsi media, tantangan kepengurusan PWI Jawa Barat lima tahun ke depan dengan demikian bukan sekadar memperbesar organisasi.

Tantangan yang lebih mendasar adalah memastikan wartawan PWI tetap relevan, profesional dan dipercaya masyarakat ketika teknologi, AI, media sosial dan pola konsumsi informasi terus berubah.

Teknologi boleh berkembang dan platform boleh berganti, tetapi independensi, objektivitas, verifikasi, integritas dan tanggung jawab kepada publik harus tetap menjadi identitas pers Indonesia.***