INHIL--(KIBLATRIAU.COM)--Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak sekolah kini menjadi sorotan di Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau.
Pasalnya, hingga Sabtu (14/11/2026), pelaksanaan program MBG di pusat Kecamatan Pulau Burung diduga belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, pihak sekolah hingga pemerintah desa.

Berdasarkan informasi dan pantauan awak media Kiblatriau.com di lapangan, terdapat tiga titik lokasi yang disebut-sebut telah dipersiapkan untuk pelaksanaan program MBG di pusat Kecamatan Pulau Burung. Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum satu pun dari ketiga titik tersebut diketahui mulai beroperasi.

Mengapa tiga titik yang kabarnya sudah dipersiapkan tersebut belum juga menjalankan pelayanan MBG? Apakah masih terdapat kendala administrasi, persoalan teknis, kesiapan fasilitas, atau persoalan lain yang belum diselesaikan?.

Persoalan ini bukan hanya menjadi pertanyaan masyarakat, tetapi juga mendapat perhatian dari Kepala Desa Pulau Burung, Riswan.

Kades Riswan: Anak Cucu Kami Sebiji Pisang Pun Belum Pernah Merase

Saat dikonfirmasi awak media Kiblatriau.com, Kepala Desa Pulau Burung, Riswan, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap belum terealisasinya program MBG bagi anak-anak sekolah di wilayahnya.

Dengan logat Melayu khasnya, Riswan mengatakan bahwa dirinya sebagai pemerintah desa sangat kecewa. Menurutnya, program MBG sudah berjalan cukup lama, tetapi anak-anak di wilayah Pulau Burung belum pernah merasakan manfaat program tersebut.

"Saya sebagai pemerintah Desa sangat kecewa. Sudah sekian tahun program ini berjalan, namun anak cucu kami di sini sebiji pisang pun belum pernah merase. Sampai info pengurus kate-nye berurusan di Polres. Pertanyaan kite, ke mane pemerintah yang bidangnye? Ape bedanye di kecamatan lain, merata dapat, tapi kami di sini sebiji pisang pun belum pernah merase," kesal Riswan dengan nada kecewa.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut pemerataan pelayanan program pemerintah. Riswan berharap pihak yang memiliki kewenangan segera turun tangan dan memberikan penjelasan mengenai penyebab belum berjalannya pelayanan MBG di wilayahnya.

Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dan tanggung jawab instansi terkait terhadap pelaksanaan program tersebut, sehingga masyarakat Pulau Burung tidak terus-menerus menunggu tanpa kepastian.

Masyarakat Pertanyakan Tiga Titik MBG

Sementara itu, menurut keterangan salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak disebutkan kepada media ini, di wilayah pusat Kecamatan Pulau Burung terdapat tiga tempat MBG yang sebelumnya dikabarkan telah dipersiapkan.

"Di sini ada tiga tempat MBG yang kisahnya sudah dipersiapkan. Bahkan, ada yang terbentur persoalan hukum. Namun kami sebagai masyarakat bertanya-tanya, apakah semua itu hanya sebatas wacana dan formalitas saja atau bagaimana sebenarnya?" sebut  warga tersebut.

Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi yang terjadi di lapangan. Sebab, program MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan anak-anak sekolah dan masyarakat luas.

Masyarakat juga mempertanyakan siapa pihak yang bertanggung jawab apabila program tersebut belum dapat dijalankan, sementara lokasi-lokasi yang disebut telah dipersiapkan belum memberikan pelayanan sebagaimana tujuan program pemerintah.

Pemerintah dan Pihak Terkait Diminta Berikan Penjelasan

Awak media Kiblatriau.com menilai perlu adanya klarifikasi terbuka dari pihak pengelola MBG, instansi terkait, maupun pihak berwenang mengenai status ketiga titik tersebut.
Termasuk penjelasan mengenai kesiapan operasional, proses perizinan, kendala yang dihadapi, informasi mengenai pengurus yang disebut-sebut berurusan dengan Polres, serta target waktu dimulainya pelayanan.
Sebagaimana diketahui, program MBG bertujuan mendukung pemenuhan gizi anak-anak dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan transparansi, tanggung jawab, pemerataan, serta pengawasan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh para penerima.

Semangat keterbukaan informasi juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan program yang berkaitan dengan kepentingan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa justru menimbulkan pertanyaan berkepanjangan akibat minimnya informasi dan belum adanya kepastian pelaksanaan.
Pertanyaan Besar untuk Pemerintah
Kini masyarakat menunggu jawaban yang jelas dari pihak terkait.
Mengapa tiga titik MBG di pusat Kecamatan Pulau Burung belum juga beroperasi? Siapa yang bertanggung jawab atas belum berjalannya program tersebut?.

Mengapa anak-anak sekolah di wilayah ini belum merasakan manfaatnya, sementara menurut keterangan Kepala Desa Riswan, di kecamatan lain program tersebut telah berjalan?
 

Media Kiblatriau.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada pihak pengelola MBG, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, instansi terkait, serta pihak berwenang agar persoalan ini menjadi terang dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.

Masyarakat berharap pemerintah segera melakukan evaluasi dan memberikan kepastian, sehingga anak-anak sekolah di Kecamatan Pulau Burung juga dapat merasakan manfaat program MBG sebagaimana mestinya.(Anton)