Pelayanan Puskesmas Ujungbatu Disorot, LPKSM RMRB Desak Bupati Evaluasi Kadiskes dan Copot Kepala Puskesmas Rohul

Rabu, 18 November 2026 - 10:22:21 WIB

Ketua Umum LPKSM RMRB, Putra Rezeky, S.Pd.I.

ROKAN HULU--(KIBLATRIAU.COM)--Adanya keluhan masyarakat terhadap pelayanan Puskesmas Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), mendapat sorotan serius dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (LPKSM RMRB).

Persoalan ini mencuat setelah keluarga pasien balita berusia 1 tahun 2 bulan mengeluhkan penanganan anaknya yang mengalami demam disertai kejang dan dibawa ke Puskesmas Ujungbatu pada pagi hari.

Berdasarkan keterangan keluarga, pasien sempat diarahkan menunggu hingga pelayanan poliklinik dimulai.

Sementara itu, pihak Puskesmas menjelaskan pasien telah menjalani pemeriksaan awal dan dikategorikan dalam triase hijau.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Umum LPKSM RMRB, Putra Rezeky, S.Pd.I., mendesak Bupati Rokan Hulu, Anton, ST., MM., segera mengevaluasi Kepala Dinas Kesehatan dr. Bambang Triono, MM dan mencopot Kepala Puskesmas Ujungbatu Bdn. Dini Amaliah Harahap, S.Tr.Keb.

"Pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administrasi. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas. Jika Kepala Dinas Kesehatan tidak mampu melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan berjalan sesuai standar, kami mendesak Bupati mengevaluasi hingga mencopot yang bersangkutan," tegas Putra Rezeky, Rabu(18/11/2026).

Menurutnya, persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu, terutama kesiapan pelayanan kegawatdaruratan, tenaga medis, ketersediaan obat-obatan, serta sistem rujukan pasien.

LPKSM RMRB Siapkan Langkah Hukum

Putra Rezeky didampingi Penasehat Hukum LPKSM RMRB Akel Pernando, SH, MH menegaskan, LPKSM RMRB memiliki dasar hukum untuk melakukan advokasi dan menerima pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan PP Nomor 59 Tahun 2001 tentang LPKSM.

Selain itu, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur kewajiban fasilitas kesehatan memberikan pelayanan bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien.

LPKSM RMRB akan menempuh langkah konkret dengan meminta klarifikasi tertulis kepada Kepala Puskesmas, mengumpulkan bukti dan kronologi dari keluarga pasien, serta melayangkan pengaduan resmi kepada Bupati Rokan Hulu.

Jika ditemukan indikasi maladministrasi, persoalan tersebut juga akan diteruskan kepada Ombudsman RI Perwakilan Riau dan instansi pengawas terkait.

"Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada permintaan maaf. Harus ada evaluasi, pemeriksaan, dan perbaikan nyata. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap mengawal persoalan ini melalui jalur pengaduan resmi hingga aksi damai bersama jajaran Laskar RMRB," tegasnya.

LPKSM RMRB meminta Bupati Rohul membuktikan komitmennya dalam memperbaiki pelayanan kesehatan masyarakat.
Keselamatan pasien adalah prioritas. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, cepat, profesional, dan bertanggung jawab.Hotline Pengaduan LPKSM RMRB : 082289912230. ***