Industri Perkebunan Kelapa Sawit dan Ilusi Keberlanjutan

Kamis, 19 November 2026 - 20:19:01 WIB

Emkhad Arif

Oleh: Emkhad Arif
(Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Akuntansi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa)

 

     INDUSTRI perkebunan kelapa sawit kerap diposisikan sebagai salah satu keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Komoditas ini menghasilkan devisa, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menjadi sumber pendapatan bagi jutaan masyarakat. Namun, di balik narasi keberhasilan tersebut, terdapat persoalan yang sering kali tidak memperoleh perhatian sebanding: siapa yang menikmati manfaat ekonomi industri sawit, siapa yang menanggung biaya ekologisnya, dan sejauh mana perusahaan benar-benar bertanggung jawab atas dampak operasionalnya?.
Qaim et al. (2020), Obidzinski et al. (2012), Comte et al. (2012), dan Tyson et al. (2018) memperlihatkan bahwa ekspansi kelapa sawit memiliki konsekuensi yang kompleks terhadap lingkungan, kehidupan masyarakat, penggunaan lahan, dan distribusi manfaat ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan produksi dan keuntungan industri tidak dapat secara otomatis disamakan dengan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan biaya sosial dan ekologis sesungguhnya hanya memindahkan beban pembangunan kepada masyarakat dan generasi berikutnya.
Persoalan muncul kesenjangan antara narasi keberlanjutan dan kenyataan operasional perusahaan. Perusahaan semakin aktif menerbitkan sustainability report, memperoleh sertifikasi, mengadopsi standar Global Reporting Initiative (GRI), serta menyampaikan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Wardhani dan Rahadian (2021) menunjukkan pentingnya strategi keberlanjutan melalui keterlibatan pemangku kepentingan, tata kelola, kepemimpinan, serta strategi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Akan tetapi, Roszkowska-Menkes et al. (2024) mengingatkan bahwa pengungkapan keberlanjutan dapat bersifat selektif.


Artinya, informasi yang dipublikasikan belum tentu menggambarkan seluruh dampak negatif perusahaan.
Di sinilah ilusi keberlanjutan memperoleh ruang. Perusahaan dapat terlihat transparan karena menerbitkan laporan, terlihat bertanggung jawab karena memiliki sertifikasi, dan terlihat peduli lingkungan karena menyampaikan target pengurangan emisi. Namun, apakah laporan tersebut juga mengungkapkan konflik lahan, dampak terhadap masyarakat, pencemaran air, kehilangan keanekaragaman hayati, dan konsekuensi ekologis lainnya secara proporsional? Apakah informasi keberlanjutan benar-benar menjadi instrumen pertanggungjawaban, atau justru lebih banyak berfungsi sebagai instrumen legitimasi untuk mempertahankan reputasi dan keberlangsungan bisnis?
Lamberton (2005) serta Schaltegger dan Burritt (2010) telah menempatkan sustainability accounting sebagai bagian penting dari perkembangan akuntansi yang memperluas perhatian dari aspek ekonomi menuju dimensi sosial dan lingkungan.

Namun, pengukuran dan pengungkapan tidak boleh berhenti pada kepatuhan administratif. Akuntansi keberlanjutan seharusnya mampu memperlihatkan biaya yang selama ini tidak tercermin dalam laporan keuangan, mengungkapkan dampak yang tidak menguntungkan perusahaan, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dibangun dengan mengorbankan keberlanjutan ekosistem.
Dalam konteks Riau, kritik terhadap industri sawit juga perlu membawa perspektif nilai lokal. Falsafah Melayu mengenal konsep amanah, keadilan, tanggung jawab, dan keseimbangan dengan alam. Alam bukan semata-mata objek ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Jika nilai amanah benar-benar menjadi dasar perilaku, maka pengelolaan tanah, air, hutan, dan sumber daya alam tidak cukup dipertanggungjawabkan melalui laporan perusahaan, tetapi harus dibuktikan melalui tindakan nyata.
Pada akhirnya, persoalan industri kelapa sawit bukan hanya tentang apakah perusahaan telah membuat laporan keberlanjutan, tetapi apakah perusahaan telah menjalankan keberlanjutan itu sendiri. Jangan sampai keberlanjutan hanya menjadi bahasa korporasi, sementara kerusakan ekologis menjadi warisan bagi masyarakat. Jangan sampai laporan perusahaan semakin tebal, tetapi pertanggungjawaban terhadap alam dan manusia justru semakin tipis. Sebab, keberlanjutan yang hanya kuat dalam narasi, tetapi lemah dalam praktik, bukanlah keberlanjutan. Itulah ilusi keberlanjutan.***