Kuasa Hukum Rida K Liamsi Pertanyakan Independensi Saksi Ahli JPU, Hakim Singgung Kedaluwarsa dan Peluang RJ

Jumat, 20 November 2026 - 22:06:47 WIB

Persidangan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa H Rida K Liamsi di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Jum'at (20/11/2026)

PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Persidangan perkara dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa H Rida K Liamsi di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru kembali menghadirkan dinamika yang menarik.

Dalam sidang yang digelar, Jumat siang hingga sore  (20/11/2026), Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi ahli, masing-masing ahli akuntansi dan ahli hukum pidana.

Perkara ini ditangani tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri atas Rita Octavera, Muhammad Azsmar Haliem, dan Edy Prabudy.

Persidangan dipimpin majelis hakim yang diketuai Jonson FE Sirait SH, dengan hakim anggota Dr Makmur Pakpahan SH, dan Asraruddin Anwar SH, MH.

Kedua saksi ahli yang dihadirkan JPU yakni Al Chudri SE, MM, Ak sebagai ahli akuntansi, serta Prof Dr Erdianto Effendi sebagai ahli hukum pidana.

Dalam persidangan, keterangan kedua ahli mendapat perhatian dari majelis hakim maupun tim penasihat hukum terdakwa. Salah satu persoalan yang disorot adalah sejauh mana ahli melakukan verifikasi terhadap data dan fakta yang disampaikan penyidik sebelum memberikan pendapat sesuai bidang keilmuannya.

Usai persidangan, penasihat hukum Rida K Liamsi, Muhammad Nursalam SH, MH, mempertanyakan objektivitas pendapat ahli apabila keterangan yang dijadikan dasar analisis hanya bersumber dari data penyidik tanpa terlebih dahulu diklarifikasi kebenarannya.

Menurut Nursalam, seorang ahli semestinya tidak hanya menerima data yang disajikan penyidik, tetapi juga perlu menguji atau memastikan kebenaran fakta yang menjadi dasar pendapatnya.

“Kalau ahli hanya berpendapat berdasarkan data dan fakta yang disajikan penyidik, sementara fakta itu tidak diklarifikasi, bagaimana objektivitas pendapatnya? Kalau fakta yang disajikan penyidik ternyata salah, tentu pendapat yang dibangun dari fakta tersebut juga bisa keliru,” terangnya.

Ia menilai, pemeriksaan terhadap fakta yang menjadi dasar pendapat ahli penting dilakukan agar analisis yang disampaikan benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

Nursalam juga mempertanyakan, apakah ahli telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap pihak-pihak yang terkait, menelusuri dokumen asli, serta memeriksa mekanisme transaksi dan pengelolaan keuangan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

“Semestinya, ketika disajikan suatu fakta, ahli juga perlu mengklarifikasi kebenarannya. Apakah ahli pernah memeriksa langsung, melihat dokumen aslinya, atau menelusuri bagaimana mekanisme yang sebenarnya terjadi?” kata Nursalam.

Soroti Sumber Data Pendapat Ahli

Dalam penjelasannya kepada media, Nursalam mengungkapkan bahwa ia sempat menanyakan kepada ahli mengenai sumber data yang digunakan untuk menyusun pendapat. Menurutnya, ahli menyebut data tersebut berasal dari penyidik.

Bagi tim penasihat hukum, hal itu menjadi persoalan penting karena pendapat ahli dalam perkara pidana semestinya diuji berdasarkan keandalan data dan fakta yang menjadi landasannya.

Nursalam mengingatkan bahwa proses penegakan hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena telah ditetapkan sebagai tersangka atau menjadi terdakwa.

“Orang harus dipandang tidak bersalah sepanjang belum terbukti bersalah melalui proses peradilan. Karena itu, objektivitas dalam setiap tahapan penegakan hukum harus dijaga,” ujarnya.

Ia menilai prinsip tersebut tidak hanya berlaku ketika perkara sudah masuk ke pengadilan, tetapi juga sejak tahap penyelidikan dan penyidikan.

Hakim Tanyakan Kedaluwarsa Perkara

Selain menguji keterangan para ahli, majelis hakim juga menyoroti persoalan hukum lain yang berkaitan dengan kelanjutan perkara.

Dalam persidangan, hakim anggota Dr Makmur Pakpahan SH sempat menanyakan kepada ahli hukum pidana, Prof Dr Erdianto Effendi, mengenai persoalan kedaluwarsa dalam penanganan perkara tersebut.

Pertanyaan itu berkaitan dengan apakah perkara masih memenuhi ketentuan hukum untuk dilanjutkan ke tahap persidangan atau terdapat persoalan kedaluwarsa yang perlu diperhatikan.

Namun, dari jalannya persidangan tersebut belum ada keputusan majelis hakim mengenai persoalan kedaluwarsa yang ditanyakan. Hal itu masih menjadi bagian dari materi yang dibahas dan diuji dalam persidangan.

Hakim Singgung Kemungkinan Restorative Justice

Hal lain yang menarik perhatian dalam sidang kali ini, adalah pertanyaan hakim ketua Jonson FE Sirait SH mengenai kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif atau restorative justice (RJ).

Hakim sempat menanyakan, apakah peluang RJ masih terbuka apabila dalam perjalanan persidangan terdakwa menyampaikan pengakuan bersalah.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Prof Dr Erdianto Effendi menyampaikan bahwa mekanisme RJ masih dimungkinkan.

Pembahasan tersebut belum berarti perkara akan diselesaikan melalui RJ. Belum ada kesepakatan maupun keputusan majelis hakim mengenai penerapan mekanisme tersebut dalam perkara Rida K Liamsi.

Dengan demikian, perkara tetap berjalan dalam proses pemeriksaan di pengadilan, sementara kemungkinan penyelesaian melalui RJ masih sebatas hal yang dibahas dalam persidangan.

Sidang Dilanjutkan 26 November

Setelah mendengarkan keterangan dua saksi ahli dan melakukan pendalaman melalui pertanyaan dari majelis hakim serta penasihat hukum, persidangan ditutup.

Majelis hakim menetapkan sidang lanjutan pada Kamis, 26 November 2026, dengan agenda pemeriksaan berikutnya. Pihak JPU akan menhadirkan satu saksi, dan pihak terdakwa juga akan hadirkan satu saksi.

Persidangan ini menjadi bagian penting dari tahap pembuktian perkara dugaan penggelapan dalam jabatan yang menjerat pendiri sekaligus mantan Chairman Riau Pos Group tersebut.

Keterangan ahli, dokumen, dan alat bukti yang diajukan para pihak masih akan dinilai secara menyeluruh oleh majelis hakim. Hingga saat ini, belum ada putusan yang menyatakan dakwaan terhadap Rida K Liamsi terbukti.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati sampai perkara memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. ***