Izin Seluas 338 Ribu Hektar Dicabut, Operasional RAPP Tetap Jalan, Pemerintah Jamin Tak Ada PHK
Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Dr Barita Simanjuntak, SH, MH
PELALAWAN--(KIBLATRIAU.COM)-- Kabar yang dinanti-nantikan ribuan pekerja PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) akhirnya mendapat titik terang. Pemerintah memastikan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) perusahaan tersebut tidak akan menghentikan aktivitas operasional.
Bahkan, pemerintah menegaskan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap seluruh karyawan. Pasca tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan langkah tegas mencabut izin usaha pemanfaatan hutan PT (PT RAPP) seluas lebih kurang 338.536 hektare se-Provinsi Riau.
Kepastian ini disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Dr Barita Simanjuntak, SH, MH, saat memberikan keterangan kepada wartawan terkait keberlanjutan operasional PT RAPP pasca pencabutan izin PBPH, Sabtu (21/11/2026).
Barita menegaskan, pencabutan izin PBPH tidak serta-merta membuat perusahaan berhenti beroperasi. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme agar kegiatan perusahaan tetap berjalan, termasuk menjamin keberlangsungan pekerjaan para karyawan.
"Yang pertama, pencabutan izin PBPH PT RAPP tidak akan menghentikan operasional perusahaan yang berjalan saat ini," tegas Barita.
Tak hanya memastikan aktivitas perusahaan tetap berlangsung, pemerintah juga memberikan jaminan terkait nasib para pekerja. Menurut Barita, pemerintah tidak ingin kebijakan tersebut justru menghilangkan mata pencaharian masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas perusahaan.
"Bagaimana karyawan SDM-nya, tidak akan ada PHK dan operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa," papar Barita.
Lebih lanjut dijelaskan, keberlanjutan operasional PT RAPP akan dilakukan melalui skema kerja sama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pemerintah, kata Barita, telah melakukan koordinasi untuk memastikan proses keberlanjutan operasional berjalan sesuai mekanisme yang disiapkan.
"Pemerintah telah memikirkan dan mengoordinasikan bagaimana keberlanjutan operasional PT RAPP yang telah dicabut izin PBPH-nya dan akan dilanjutkan oleh BUMN dan BUMD bekerja sama untuk menindaklanjuti operasional perusahaan," jelas Barita.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut dirancang agar penegakan regulasi tetap berjalan tanpa mengorbankan kepentingan pekerja maupun masyarakat yang selama ini memiliki keterkaitan ekonomi dengan perusahaan.
"Itu sudah diatur agar karyawan tidak dirugikan, masyarakat juga tidak dirugikan, tetapi regulasi tegak dalam rangka kepatuhan pada regulasi," katanya.
Barita kembali menekankan bahwa ada dua hal penting yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memastikan tidak terjadi PHK dan menjamin keberlanjutan operasional PT RAPP melalui kerja sama BUMN dan BUMD.
"Tidak akan ada PHK dan yang kedua pemerintah mengatur agar keberlanjutan operasional PT RAPP ini dilanjutkan oleh BUMN dan bekerja sama dengan BUMD. Masyarakat tidak dirugikan, karyawan juga mendapatkan apa yang menjadi haknya sesuai regulasi," sebut Barita.
Kabar Lega bagi Pelalawan
Kepastian pemerintah ini menjadi angin segar bagi Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Pasalnya, PT RAPP selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.
Dampak keberadaan perusahaan tidak hanya dirasakan oleh karyawan, tetapi juga puluhan ribu pekerja yang terkait dengan aktivitas perusahaan, mitra kerja, pelaku usaha hingga masyarakat yang menggantungkan sumber penghidupan dari perputaran ekonomi di sekitar perusahaan.
Sebelumnya, Aliansi Serikat Pekerja Riau Komplek (ASPERIKOM) telah menyuarakan kekhawatiran terkait dampak pencabutan izin PBPH terhadap keberlangsungan pekerjaan dan kehidupan puluhan ribu pekerja yang mereka wakili.
Maka ASPERIKOM bahkan meminta dukungan pemerintah daerah, khususnya Bupati Pelalawan, agar ikut memperjuangkan kepastian nasib para pekerja di tengah kebijakan pencabutan izin tersebut.
Karena itu, pernyataan pemerintah mengenai tidak adanya PHK dan tetap berjalannya operasional perusahaan menjadi perhatian penting bagi para pekerja dan masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Di tengah polemik pencabutan izin PBPH, kepastian tersebut diharapkan mampu meredam keresahan sekaligus memberikan jaminan bahwa roda perekonomian masyarakat tetap berjalan.
"Kedaulatan ekonomi, kepatuhan pada regulasi menjadi prinsip yang dikaitkan dengan karyawan, masyarakat sekitarnya. Itu poin-poin yang saya kira penting untuk juga diketahui," tutur Barita.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan pencabutan izin PBPH bukan berarti menghentikan operasional PT RAPP ataupun mengorbankan nasib para pekerjanya. Penegakan regulasi tetap berjalan, sementara keberlangsungan usaha, hak karyawan dan kepentingan masyarakat diupayakan tetap terlindungi.(Sa)