PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--  Pemerintah Kota Pekanbaru tidak lama lagi bakal melakukan seleksi terbuka atau assessment bagi pejabat eselon II atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Untuk itu, pelaksanaan asessmen ini dilakukan secara  profesional dan transparan.

"Kita berharap, Wali Kota Pekanbaru menempatkan pejabat secara profesional dan transparan, sesuai kebutuhan dan melihat latar pendidikan, " ujar T Azwendi anggota DPRD Kota Pekanbaru kepada wartawan,  Rabu (25/9/2019).

Azwendi meminta, selain dilakukan secara transparan, pemerintah bisa melibatkan akademisi dan media massa. Sehingga kemampuan calon pemimpin bisa terseleksi secara maksimal dan profesional dengan melibatkan pihak luar.

"Ini satu terobosan dalam menunjuk pejabat. Kita tidak akan kritisi yang aneh-aneh di DPRD. Tapi tentunya pemerintah setempat juga harus bersikap sesuai aturan," tutur Azwendi.

Politisi Demokrat ini menilai satuan kerja yang dinilai layak dilakukan evaluasi, diantaranya seperti Dinas Perhubungan (Dishub), dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Kita nilai dua pos ini sudah sangat perlu ditempatkan pejabat yang ahli. Sebab,  banyak target dari dua instansi ini tidak terpenuhi,"  tutur Azwendi.(Mm/Hen)