PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Pemerintah Provinsi Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman Pemprov Riau dengan LAMR. Nota kesepahaman ini tentang kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan, Rabu (4/11/2020) di gedung lembaga adat LAMR.Penandatanganan ini, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Riau melalui perkebunan dan kehutanan, sesuai anjuran LAMR agar dibuatkan pengelolaan nya, menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk perkebunan dan kehutanan.Ide ini disampaikan Ketua Umum DPH LAMR Riau, Datuk Seri Syahril Abubakar saat membuka kegiatan. 

Dia mengatakan, pembuatan BUMD khusus ini terkait perkebunan dan kehutanan merupakan harapan masyarakat dalam pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang bisa dikelola oleh masyarakat Riau kedepan. Pembentukan BUMD ini, menurut nya sejalan, jika dilihat dari luas perkebunan maupun kehutanan yang dikelola saat ini tidak seberapa yang dikelola oleh masyarakat Riau. ''Karena itu, mewakili masyarakat, LAMR mengharapkan Gubernur Riau bisa untuk membuat BUMD terkait perkebunan dan kehutanan ini,'' harap Datuk. 

Ia juga mengatakan, dengan jumlah jutaan hektar perkebunan di Riau ini, masyarakat Riau hanya berstatus sebagai penonton saja. Sehingga dengan adanya program ini kedepan masyarakat bisa mengelola dan meningkatkan perekonomian melalui perkebunan.Kesepakatan ini, sebut Datuk, pertama kali terjadi dimasa usia LAMR mencapai lebih kurang 50 tahun, dengan Pemerintah Provinsi Riau. Di masa kepemimpinan Gubernur Riau, Syamsuar.''Mewakili masyarakat Riau, LAMR sangat berterimakasih kepada Gubernur Riau, H Syamsuar yang telah bersedia membuat kesepakatan terkait kegiatan lingkungan hidup dan kehutanan ini,'' ujarnya.

 Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau, H Syamsuar mengatakan sangat menyambut baik niat baik dari pihak LAMR. Terutama program yang menyangkut kemajuan dan peningkatan perekonomian masyarakat Riau kedepan. Untuk itu ia juga sangat mendukung program LAMR dan akan membahas terkait wacana dan harapan LAMR ditingkat Pemprov Riau. ''Memang dari luasnya lahan perkebunan maupun kehutan di Riau ini, kita akan mengupayakan juga bisa di kelola oleh masyarakat untuk menjadi sumber perekonomian,'' sebut Gubri. 

Gubri menambahkan, jika pengelolaan perkebunan di wilayah daerah ini sebelumnya Presiden RI, Joko Widodo juga sudah menyampaikan jika kesempatan itu diberikan kepada masyarakat untuk mengelola sendiri. Karena melalui perkebunan masyarakat bisa meningkatkan perekonomian lebih baik. Mantan Bupati Siak ini mengatakan, rencana ini tentunya jadi perhatian bagi kita kedepan. ''Karena ini juga sesuai dengan yang disampaikan Presiden RI, untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola perkebunan di daerah sesuai wilayah yang ada di daerah.  Mudah-mudahan kedepan semua terlaksana dengan baik, dan perekonomian masyarakat Riau meningkat sesuai harapan kita bersama,'' tutur Syamsuar.(SA)