SEMARANG--(KIBLATRIAU.COM)-- Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mencatat 115 tempat usaha disegel selama sepekan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di masa pandemi Covid-19. Dia belum dapat memutuskan apakah pengetatan PKM akan berlanjut atau tidak. Mengingat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan masyarakat serta unit usaha selama pengetatan PKM dilakukan masih banyak.''Kita akan lihat perkembangan selama seminggu ini. Secara umum disampaikan kesadaran masyarakat tinggi terhadap PPKM. Meski begitu temuan di lapangan ada 1.598 pelanggaran, 1.265 teguran lisan,'' ujar Hendrar Prihadi dalam keterangannya, Selasa (19/1/2021).

Dia menyebut PPKM kali ini justru lebih longgar dibanding Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang diberlakukan di Kota Semarang awal pandemi Covid-19 lalu. Sehingga banyak yang menganggap pembatasan lebih soft.''Penjelasan yang didapat di lapangan PPKM ini lebih soft penegakannya,'' sebutnya. Upaya pengetatan tersebut berdampak pada perekonomian di Kota Semarang. Namun menurutnya, upaya penegakan hukum lewat operasi yustisi harus tegas untuk memaksimalkan upaya penekanan penyebaran Covid-19.''Pada PPKM ada pembatasan jam buka pusat perbelanjaan, juga pembatasan pelayanan restoran, peningkatan persentase karyawan bekerja dari rumah. Semua itu bertujuan agar masyarakat bisa terbiasa lebih disiplin,'' terangnya.

Sementara itu dari hasil evaluasi, dampak PPKM pada kasus Covid-19 Kota Semarang ada pada jumlah penambahan harian. Pada 10 hari lalu penambahan per hari berkisar 245 kasus dan saat ini sekitar 150 sehari. ''Meski kasus masih stagnan di atas 1.000, tapi peningkatan penderita per hari turun dari 245 sekarang 150 penderita tiap hari. Lihat perkembangan seminggu ini semoga menurun terus,'' sambungnya. Terkait jumlah kasus yang masih stagnan, Hendi menjelaskan hal itu juga dipengaruhi pasien yang berasal dari luar Kota Semarang. Persentasenya meningkat sekitar 4 persen. Meski demikian pelayanan tetap diberikan maksimal.''Penderita luar kota meningkat dari 27,2 persen sekarang mencapai 31 persen. Tidak jadi persoalan, tetap kita upayakan koordinasi dengan rumah sakit termasuk, Diklat, Rumdin dan Islamic center untuk perawatan,'' tuturnya. (Net/Hen)