JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)--  Partai Demokrat mempertanyakan pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku mengapresiasi kritik membangun dan selalu menjawab kritik dengan pemenuhan tanggung jawab dalam pidato kenegaraannya. Kenyataannya, para pelaku pembuat mural yang mengkritik dicari-cari dan dikejar-kejar. Muralnya pun dihapus.

''Padahal, munculnya mural, atau gambar jalanan yang bernuansa kritik kepada pemerintah Joko Widodo, seharusnya disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah,'' ungkap Kepala Badan Komunikasi Strategis/Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan tulis, Rabu (18/8). Di mata dia, munculnya mural ini tanda ada kegelisahan di kalangan rakyat bawah atas situasi yang mereka hadapi di kehidupan sehari-hari akibat pandemi. Kegelisahan ini mestinya harus dicari tahu akar permasalahannya, dan dicarikan solusinya. Bukan malah diredam atau ditutup-tutupi.

Menurut Herzaky, layaknya angka kematian terus meningkat akibat Covid-19, harus dicari cara mengapa bisa meningkat drastis, dan bagaimana menurunkan jumlah rakyat yang meninggal karena Covid-19. Bukan malah memainkan data, apalagi menghapusnya dari indikator penanganan Covid-19. Begitu pula dengan aspirasi dan kegelisahan rakyat ini.

"Kedua, mural ini kan wujud dari cara rakyat dalam mengekspresikan aspirasinya. Menyalurkan kegelisahannya. Mungkin mereka saking bingungnya, tidak tahu lagi mesti mengadu kemana atau mesti bagaimana lagi menyikapi situasi berat terkini," tekan dia.

Menurut Herzaky, hal ini seharusnya menjadi introspeksi pemerintah, bagaimana pemerintah seharusnya bisa memahami dan mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan, sebelum mereka mengekspresikan kegundahannya melalui mural. Dia meminta supaya pemerintah jangan sampai ke lapangan hanya untuk sekedar pencitraan saja. Melainkan seharusnya benar-benar untuk memahami situasi dan mengecek kondisi terkini dari rakyatnya.

"Seharusnya, ekspresi rakyat seperti ini, diberikan tempat, ruang, untuk menyalurkan. Jangan kemudian kreativitasnya malah dimatikan. Di era pandemi, tekanan hidup sudah berat. Jangan kemudian ruang untuk berekspresi dan berpendapat malah semakin dikekang. Negeri ini negeri demokrasi, bukan negeri otoriter," tutupnya.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Menteri Sekretaris Negara (Stafsus Mensesneg), Faldo Maldini angkat bicara soal mural Jokowi 404 di Kota Tangerang, Banten. Menurutnya pihaknya tidak mempermasalahkan soal isi mural tersebut. Ia justru mempermasalahkan tindakan pembuatan mural itu sewenang-wenang.

"Jadi, mural itu enggak salah kalau ada izinnya. Kalau tidak, berarti melawan hukum, berarti sewenang-wenang. Makanya kami keras. Ada hak orang lain yang dicederai. Bayangkan itu kalau tembok kita, yang tanpa izin kita. orang yang mendukung kesewenang-wenangan, harus diingatkan," tulis Faldo dalam akun Twitter pribadinya, dikutip pada Minggu (15/8).

Dia menegaskan bahwa isi konten dalam mural itu tak dipermasalahkan Istana. Sebab, berbagai kritikan kepada Presiden Jokowi akan direspons dengan perbaikan kinerja.''Sekali lagi, saya minta maaf agak keras. Yang jadi masalah, bukan konten atau kritiknya. Kritik selalu terus dijawab dengan kinerja yang baik. Tapi ini tindakan yang sewenang-wenang. Setiap warga negara harus dilindungi dari tindakan yang sewenang-wenang," tegas dia.

Faldo menekankan bahwa kritik serta hinaan yang ditujukan kepada Jokowi tak mengendorkan motivasi mereka untuk membangun bangsa.''Kami sangat berharap, hari ini kita sama-sama menjaga. Kritik dan hinaan seperti apapun tidak akan mengurangi motivasi untuk menjawab persoalan pendemi yang menghantam seluruh negara di dunia ini. Kami terus berfokus di situ," pungkas Faldo.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera meminta polisi tidak perlu reaktif dan langsung memburu warga yang kreatif membuat mural Presiden Jokowi itu. Menurut dia, mural itu hanya sebatas ekspresi kreatif yang syarat edukasi.
“Mural adalah ekspresi kreatif, baiknya edukasi dan literasi saja. Polisi santai saja tidak usah dianggap terlalu serius,” kata Mardani. Sementara, Politikus Partai Gerindra Fadli Zon meminta pihak kepolisian tidak berlebihan alias lebay dalam menyikapi pembuat mural 404 Not Found.

''Tak usah berlebihan tanggapi mural, lukisan, poster, meme dan ekspresi seni lainnya. Itu bagian dari ekspresi budaya,'' kata Fadli lewat akun twitternya @fadlizon. Fadli menilai sikap reaktif polisi hanya membuktikan negara semakin represif. Apalagi, ia mengingatkan presiden bukan lambang negara. “Justru respons berlebihan mereduksi hak rakyat untuk menyatakan sikap/pendapat atau kemerdekaan berekspresi. Lagi pula presiden bukan lambang negara. Katanya demokrasi,” tandasnya.

Mural dengan gambar wajah serupa dengan Presiden Jokowi dengan tulisan yang menutupi mata '404: Not Found' ada di Batuceper, Kota Tangerang, Banten. Hingga kini, polisi belum mengetahui siapa pembuat mural tersebut.
Polisi mengaku tengah memburu pembuat mural soal Jokowi. Mereka menilai bahwa perbuatan tersebut bermuatan merendahkan presiden. Polisi menganggap bahwa presiden merupakan lambang negara hingga tak pantas untuk dilukiskan seperti di mural.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2003-2008, Jimly Asshiddiqie turut mengkritisi sikap polisi yang tengah memburu pembuat mural Jokowi 404: Not Found. Ia menegaskan bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Presiden bukan tergolong ke dalam lambang negara Indonesia."Pasal 36A UUD NRIT 1945 menegaskan: 'Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika'" tulis Jimly dalam akun Twitter pribadinya, Minggu (15/8/2021).Menurut pasal 36 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 presiden termasuk ke dalam lambang negara. Konstitusi itu hanya menyebutkan lambang negara hanyalah Burung Garuda dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.(Net/Hen)