RIAU--(KIBLATRIAU.COM)-- Gubernur Riau Drs Syamsuar dan Menteri Dalam Negeri Malaysia Dato' Seri Hamzah bin Zainudin melakukan pertemuan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Malaysia. Pertemuan ini membahas imigran ilegal, peredaran narkoba, illegal fishing atau pencurian ikan dan konektivitas transportasi Rol in Rol Out (RoRo).Syamsuar mengatakan, Mendagri Malaysia sepakat akan menjalin kerja sama dalam upaya pencegahan imigran ilegal, peredaran narkoba, pencurian ikan dengan Riau."Dalam pertemuan, Pak Mendagri Malaysia berharap tidak ada lagi imigran gelap. Bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin bekerja di Malaysia harus memiliki dokumen yang lengkap," kata Syamsuar, Rabu (25/5).Syamsuar dan pihak Malaysia akan bekerja sama dalam membasmi pencurian ikan di kedua negara itu.

"Kami juga membahas terkait illegal fishing yang dilakukan nelayan Malaysia yang masuk ke Indonesia dan nelayan Indonesia yang masuk ke Malaysia," ujarnya.Menurut Syamsuar, terkait illegal fishing juga menjadi perhatian Wakapolda Riau. Sebab, Malaysia dan Indonesia telah bekerja maksimal untuk melakukan antisipasi dan penanganan pencurian ikan di wilayah kedaulatan negara Indonesia dan Malaysia."Kalau ada yang terjadi seperti itu (Ilegal fishing) kami bersepakat untuk membantu nelayan agar bisa kembali pulang ke negara masing-masing," sebut Syamsuar.Syamsuar menjelaskan, jarang ada terjadi permasalahan pencurian ikan di Riau, begitu juga di Malaysia. Namun, jika ada permasalahan ia minta agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh instansi terkait.

"Bila ada permasalahan, saya harap bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Melalui instansi terkait seperti TNI Angkatan Laut, Polri, dan Pemerintah Daerah yang didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan," harapnya.Syamsuar menjelaskan, Mendagri Malaysia berkeinginan untuk membentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) Pengawasan di antara ke dua negara."Dalam tahun 2022 ini diharapkan Satgas sudah dibentuk. Dalam rangka untuk mengawal kawasan perbatasan pesisir. Nah, jika nanti telah dibentuk Satgas seperti yang diinginkan Mendagri Malaysia, tentunya diharapkan mampu bermanfaat," tuturnya.Syamsuar menyebutkan, Mendagri Malaysia juga menginginkan Satgas Pengawasan yang akan dibentuk bisa melibatkan tiga negara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

"Satgas ini diharapkan tidak hanya melibatkan dua negara saja (Indonesia-Malaysia) melainkan bisa melibatkan negara Thailand," katanya.Menurutnya, Mendagri Malaysia menyampaikan, pada 9 Juni 2022 Thailand akan melegalkan narkoba jenis ganja. "Menyikapi hal ini, tentunya harus ada kewaspadaan dari pihak Malaysia dan Indonesia," ucapnya.Untuk itu Mendagri Malaysia meminta Syamsuar untuk membincangkan usulan program ini ke lintas Kementerian Republik Indonesia."Termasuk nanti Pak Wakapolda Riau bisa membincangkan dengan Pak Kapolri. Lalu, Kepala BNN Riau bisa melaporkan ke Kepala BNN pusat. Saya juga diminta untuk melaporkan ke Bapak Mendagri Tito Karnavian," jelasnya.

Terkait konektivitas transportasi, Syamsuar menyampaikan hasil konferensi IMT-GT di Bangkok yang telah berlangsung beberapa waktu lalu."Kami juga melaporkan hasil konferensi IMT-GT di Bangkok. Pertemuan itu dihadiri tiga Kepala Negara, Perdana Menteri Thailand, Presiden RI, dan Perdana Menteri Malaysia. Membahas konektivitas antara Thailand, Malaysia, dan Indonesia yang rutenya melalui Melaka dan Dumai," kata Syamsuar.Syamsuar menyampaikan, di konfrensi IMT-GT Presiden RI Joko Widodo menyepakati agar Malaysia dan Indonesia bisa membangun pelabuhan RoRo Dumai-Melaka."Saat ini di Dumai telah dimulai kesiapannya. Kami minta dukungan kepada Pak Mendagri Malaysia agar pembangunan RoRo juga bisa segera di bangun di Melaka," ungkapnya.(Net/Hen)