JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Politikus PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengomentari aksi delapan fraksi DPR yang kembali menyatakan penolakan sistem Pemilu coblos partai sekadar 'hore-hore'. NasDem menilai pernyataan Bambang Pacul menimbulkan persepsi putusan telah dibeli."Berarti kalau seperti itu publik berpikir putusan sudah dibeli. Bisa jadi, kan? Tapi kan itu pikiran-pikiran liar saja, pikiran orang bodoh aja," Waketum NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (12/1/2023).

Ali mengatakan partainya ikut menolak agar suara masyarakat dapat terfasilitasi dengan memilih langsung perwakilan rakyatnya. Oleh sebab itu ia meminta agar PDIP menghargai sikap yang diambil oleh 8 parpol."Sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman parpol itu tentunya punya banyak alasan, sebaiknya kita saling menghargai setiap upaya yang dilakukan parpol," tuturnya."Gugatan itu kan masih berproses kita akan lihat. Tapi bagi NasDem kita ingin kembali memfasilitasi suara masyarakat supaya mereka bisa memilih langsung mengawal langsung yang mereka mau, tokoh yang mereka hendaki, jadi biarlah masyarakat menentukan perwakilan rakyat, jangan partai politik yang menentukan perwakilan rakyat," sambungnya.

Tidak hanya itu Ali juga meminta agar tidak ada pihak yang membuat pernyataan dengan menimbulkan multi tafsir di masyarakat."Sebaiknya menurut saya kita saling menghargai aja lah ya. Jangan kemudian membuat masyarakat menduga-duga. Kalau kalimat yang saya bold tadi, sekjen sudah bersikap saya jalankan, ini kan jalan dalam arti apa ini kan multi tafsir. Kemudian kita tidak membuat pernyataan yang membuat tafsirnya macam-macam," ujarnya.Diketahui, 8 parpol parlemen menggelar konferensi pers. Mereka kembali menyatakan sikap penolakan pemilu coblos partai.

Konferensi pers itu digelar di lobi Gedung Nusantara III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023). Konpers itu dihadiri oleh sejumlah pimpinan fraksi yang ada di parlemen yakni Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, PAN, Demokrat, PKS. Kegiatan itu dipimpin Doli.Bambang Pacul lantas merespons aksi 8 fraksi itu. Diketahui PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menginginkan sistem proporsional tertutup.

Menurut Pacul, perbedaan pandangan soal sistem pemilu ini setidaknya menciptakan diskursus. "Ini agar paling sedikit ada diskursus mengenai pemilu proporsional terbuka, dan itu artinya, bahasanya Bung Karno, kita tidak blenggem. Kita harus selalu berpikir. Think and rethinking. Terus ditajamkan," ujar dia.Pacul menyerahkan gugatan sistem pemilu terbuka di MK kepada para hakim. Soal aksi delapan fraksi yang terus menggaungkan penolakan, Pacul menganggapnya sekadar 'hore-hore'. "Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo. Pengambil keputusan adalah 9 hakim MK. Kalau ini saja hanya untuk hore-hore saja," lanjut dia.(Net/Hen)