JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berbicara soal pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dinilai stuck atau mandek. Sementara, di sisi lain utang pemerintah disebut makin melonjak."Pertumbuhan ekonomi menurun. Jauh di bawah yang dijanjikan tujuh persen hingga delapan persen. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka lima persen. Bahkan, sempat anjlok ketika pandemi COVID-19," kata AHY dalam Pidato Politiknya di DPP Demokrat, Jumat (14/7/2023).

"Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN," lanjutnya.AHY juga menyoroti alasan pertumbuhan ekonomi menurun karena pandemi COVID. AHY mengatakan pertumbuhan ekonomi menurun telah terjadi sebelum pandemi.

"Argumentasi seperti ini, saya nilai hanya separuh benar. Faktanya, sebelum pandemi datang, ekonomi kita sudah mengalami permasalahan. Sehingga, mesti ada sebab dan faktor yang lain, di luar pandemi. Demokrat berpendapat, faktor lain itu menyangkut kebijakan dan langkah pemerintah, dalam mengelola ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Juga, dalam menentukan prioritas pembangunan dan upaya mengatasi krisis," katanya.

AHY juga mengkritisi pembangunan infrastruktur secara besar-besaran di saat ekonomi menurun. Dia menilai sebagian pembangunan infrastruktur itu tidak berdampak pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat."Sulit dimengerti, ketika ekonomi menurun, kekuatan fiskal melemah, utang tinggi, pemerintah justru membangun infrastruktur secara besar-besaran. Apalagi, sebagian proyek dan megaproyek itu, tidak berdampak langsung pada kehidupan dan kesejahteraan rakyat, yang tengah mengalami tekanan. Seharusnya, masih bisa ditunda pelaksanaannya," sambungnya.

Menurut AHY, pemerintah kurang berpihak kepada ratusan juta rakyat yang sedang mengalami kesulitan hidup. Pemerintah, kata AHY perlu memperbaiki kebijakan dan tindakannya."Pemerintah juga kurang berpihak kepada seratus juta lebih rakyat kita, yang sedang mengalami kesulitan hidup yang serius. Menurut kami, sikap, kebijakan dan tindakan pemerintah seperti inilah, yang perlu diubah dan diperbaiki," katanya."Ketika terjadi krisis dan tekanan ekonomi yang dampaknya sangat dirasakan masyarakat, prioritas dan alokasi anggaran negara, seharusnya diarahkan, untuk meringankan penderitaan rakyat. Utamanya para petani, nelayan, kaum buruh, dan golongan lemah lainnya," imbuhnya.(Net/Hen)