JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Lembaga Indikator melakukan survei nasional terkait tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Hasil survei menunjukkan, tingkat kepercayaan terhadap Polri 72%.Dalam keterangan Indikator seperti dilihat pada Ahad (1/10/2023), populasi survei ini adalah WNI yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Kemudian dilakukan oversample di 10 provinsi yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten masing-masing menjadi 400 responden, Sumatera Selatan dan Lampung masing-masing menjadi 350 responden, Jambi dan Bangka Belitung masing-masing menjadi 300 responden. Sehingga total sampel sebanyak 4.090 responden.

Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel basis 1.200 responden memiliki toleransi margin of error sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Sementara margin of error di wilayah oversample sebagai berikut:
-Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten dengan masing-masing sampel 400 responden memiliki toleransi margin of error sekitar ±5% pada tingkat kepercayaan 95%.
-Sumatera Selatan dan Lampung dengan masing-masing sampel 350 responden memiliki toleransi margin of error sekitar ±5.3% pada tingkat kepercayaan 95%.
-Jambi dan Bangka Belitung dengan masing-masing sampel 300 responden memiliki toleransi margin of error sekitar ±5.8% pada tingkat kepercayaan 95%.

Indikator menyebutkan beberapa nama lembaga kepada responden. Kemudian diajukan pertanyaan: Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga tersebut? Apakah Ibu/Bapak sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali. (Net/Hen)q

Hasilnya:
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 93%
Presiden 91%
Kejaksaan Agung 76%
Pengadilan 73%
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 72%
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 72%
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 71%
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 69%
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 65%
Partai politik 62%