JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI fraksi PKB Marwan Dasopang mengkritisi usulan Kemenag terkait Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 menjadi Rp 105 juta. Marwan juga menyoroti proporsi 70%  persen biaya dibebankan ke jemaah dan 30% subsidi pemerintah."Usulan pemerintah ini, satu, terlalu memberikan angin kepada BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), tidak mempertimbangkan kemampuan jemaah, dari 90 juta tiba-tiba menjadi 105 juta,  
kemudian proporsinya 70-30, itu sama sekali tidak melihat keadaan jemaah," kata Marwan kepada wartawan, Sabtu (18/11/2023)."Proporsi yang dibuat pemerintah berada pada posisi 73 juta yang akan dibayar jemaah, 23 juta yang dibayar oleh BKPH, itu  menyulitkan," jelasnya.

Marwan khawatir dengan besaran biaya itu banyak jemaah yang gagal berangkat haji. Dia menegaskan Komisi VIII DPR akan meminta penjelasan lebih dalam kepada pemerintah."Saya khawatir jemaah kita nanti banyak yang tidak berangkat haji karena tidak  mampu melunasi, karena itu kita di Komisi VIII ada dua hal yang akan kita cermati, satu mengenai angka 105 itu dari mana munculnya?" kata dia.

Marwan mengatakan bahwa salah satu alasan pemerintah terkait kenaikan biaya haji itu mengenai nilai tukar  rupiah. Dia menyebut pemerintah merujuk kepada nilai tukar dolar Amerika Serikat senilai Rp 16.000."Rp 16 ribu itu kan terlalu pesimis terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan rupiah, sementara APBN kita menetapkan kurs hanya 15 ribu, memang  belakangan ini terjadi fluktuatif, tapi kan belum pernah menyentuh 16 ribu, itu terlalu meremehkan kemampuan pemerintah menstabilkan itu," sebut dia.

Kedua, alasan pemerintah yang diperoleh Marwan terkait kenaikan harga konsumsi hingga akomodasi. Dia meminta pemerintah agar melakukan tawa-menawar dengan vendor di Arab Saudi."Harga oleh pemerintah mengusulkan naik, harga-harga  transportasi, konsumsi, akomodasi. Kita mau tanya itu, kenapa naik dan kita minta harus ada penawaran dari vendor dari Saudi, berapa sebetulnya," katanya.(Net/Hen)