Kordinasi dengan Kementrian Lembaga

Komnas HAM Turunkan Tim Pantau Pengungsi Rohingya

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro

JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Ketua Komisi Nasional HAM Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya telah memantau kondisi pengungsi Rohingya yang diduga juga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Komnas HAM menyebut sudah turun langsung terjun ke Aceh terkait itu."Komnas HAM juga sudah melakukan pemantauan ke Aceh dan melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga, termasuk Kemenkumham," ujar Atnike kepada wartawan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Ahad (10/12/2023).Atnike mengatakan Komnas HAM telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) guna memastikan kondisi pada pengungsi itu. Upaya diplomasi akan didorong oleh pihaknya."Melalui diplomasi di PBB," kata Atnike.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menanggapi soal pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. Yasonna mengatakan pada dasarnya pengungsi Rohingya ini merupakan korban dari mafia."Memang ini adalah sindikat, sudah ditangkap, namun yang kita harapkan juga bahwa ini akan bisa kita hindarkan di kemudian hari karena mereka juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka," kata Yasonna kepada wartawan.
Ia mengatakan hingga kini Indonesia memiliki peran besar untuk membantu korban pengungsian. Ia menyinggung soal pengungsi di Indonesia bukan hanya dari Rohingya.

"Tapi saya kira Indonesia sudah cukup banyak melakukan hal-hal yang baik dalam menampung pengungsi. Di kita ini sekarang ada 15 ribuan hampir 13 ribuan lebih pengungsi, Afghanistan, Iran, yang terakhir Rohingya," kata Yasonna.Ia mengatakan pengungsi Rohingya ini juga korban lantaran sudah menjual harta dan benda untuk bisa ke Indonesia. Ia berharap ada tindakan yang signifikan dari pemerintah Indonesia."Di Medan, beberapa waktu yang lalu ada yang sampai membakar diri sehingga ada kepala-kepala daerah yang tidak mau lagi menerima mereka," tutur Yasonna."Namun demikian, kita berharap Pemda dan pemerintah pusat juga (menindak) dan tentunya UNHCR bersama-sama dengan kita mencari solusi yang tepat untuk itu," imbuhnya.(Net/Hen) 


Berita Lainnya...

Tulis Komentar