Laporan : Rizki Kurniawan 
Pekanbaru

       AROMA perlawanan menyeruak dari kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Setelah puluhan tahun menjadi ladang harapan, ribuan hektare kebun sawit kini hanya bisa menunduk lesu, direnggut dalam operasi penyitaan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) pada tanggal 10 Juni lalu.

Sebanyak 81 ribu hektare lahan, termasuk milik warga yang telah digarap sejak sebelum 2015, dinyatakan sebagai kawasan ilegal. Tanaman sawit yang dulunya berdiri gagah, kini bagai anak yatim kehilangan pelindung. Warga hanya diberi waktu tiga bulan untuk memanen, itupun khusus untuk tanaman sebelum 2015. Sisanya, langsung dicap sebagai “perambah.”

“Kami bertani, bukan merambah. Kami hidup di atas tanah ini, bukan menjajahnya,” ujar seorang warga Bukit Horas yang enggan disebutkan namanya.

Sejak Satgas hadir, para pemilik modal besar atau toke sawit memilih kabur, meninggalkan lahan dan menyerahkan seluruh beban pada warga kecil. Yang tersisa di lapangan hanyalah petani lokal dengan luas kebun 10–15 hektare. Meski ditinggalkan, mereka memilih bertahan.

Pada hari ini, sekitar 7.000 jiwa—gabungan warga Bukit Horas, Toro Jaya, Pelalawan, dan mahasiswa dari berbagai kampus—bergerak dalam satu suara. Mereka menggelar konvoi menggunakan puluhan truk dan Colt diesel, memenuhi jantung Pekanbaru. Arah mereka jelas melakukan aksi  demo Kantor Gubernur ,Rabu (18/6/2025). Dimana mereka menolak direlokasi di daerah kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tersebut.

Aksi ini diorganisir oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP). Sejak pukul 08.00 WIB, ribuan massa mengepung kantor Gubernur. Spanduk terbentang, megafon berteriak lantang dan mata-mata penuh harap menatap gedung-gedung pemerintah.

“Kami sedari pagi tadi datang ke sini untuk meminta keadilan. Pak Wahid harus hadir bersama kami,” tegas Ahmad, salah satu peserta aksi.

Namun, ini bukan sekadar soal lahan. Warga juga menuntut penjelasan atas tetap beroperasinya Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik perusahaan besar seperti PT PSJ, PT Agrita, PT MOP, dan PT NWR di dalam kawasan TNTN. Pemerintah dinilai tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.

Permasalahan diperparah dengan ketidakjelasan batas kawasan TNTN. Di Simpang Basrah Km 72–95, satu sisi diklaim taman nasional, sementara sisi lain tidak. Ketidakpastian ini melahirkan konflik dan kegelisahan yang berkepanjangan.

Isu lain muncul dari Mamahan Jaya, terkait tudingan jual beli lahan yang menyeret nama Batin Pelabi Desa Gondai dan Kepala Desa Pangkalan Gondai. Namun tuduhan itu dibantah keras oleh Sutrisno alias Uis, Batin Pelabi yang saat ini menjabat.

“Saya tidak pernah menjual tanah. Kalau pun ada, mungkin itu terjadi di masa Batin sebelumnya yang kini telah meninggal,” jelasnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Desa Pangkalan Gondai, Ragon, juga menyatakan ketidaktahuannya atas lokasi lahan 35 hektare yang dipermasalahkan. Ia berjanji akan menelusuri kebenaran lahan tersebut, yang tercatat dalam surat ukur resmi bertanggal 28 Maret 2023.

Guna mengantisipasi kemacetan akibat aksi massa, Pemprov Riau mengimbau ASN dan THL untuk tidak membawa kendaraan roda empat ke kantor. Mereka diminta menggunakan sepeda motor atau moda transportasi alternatif. Meski demikian, aktivitas pemerintahan tetap berjalan seperti biasa.

Hari ini, suara rakyat menggema di jantung pemerintahan Pekanbaru. Ini bukan sekadar unjuk rasa, tapi jeritan dari akar rumput yang selama ini menopang negeri. Mereka bukan sekadar pemilik lahan mereka adalah penabur harapan yang kini menuntut keadilan. Saat berita ini diterbitkan ribuan massa masih menunggu pejabat dalam hal ini Gubernur Riau untuk berkoordinasi dan menyampaikan tuntutan.

Jalan Sudirman Lumpuh Total

Akibat adanya unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Pelalawan (AMMP) membuat do sekitar Jalan Sudirman, tepatnya di Tugu Zapin dan menuju ke arah Jalan T Tambusai dan ke Arah Sudirman menuju ke pasar bawah sempat lumpuh total. Dimana, ribuan masyarakat terlihat tumpah ruah memenuhi Jalan Jendral Sudirman, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat.***