SIMPANG KUBU--(KIBLATRIAU.COM)-- Masyarakat yang ada di Desa Simpang Kubu, Kecamatan kampar Kabupaten kampar, menerima kunjungan kerja dalam rangka reses dan sosialisasi rancangan peraturan daerah Provinsi Riau(Sosranperda) dari  Hj Dra, Adrias anggota DPRD Provinsi Riau fraksi partai PKB, Ahad (2/11/2025).

Kegiatan ini,  menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka langsung kepada wakil rakyat.

Beberapa poin penting mengemuka dalam sesi dialog antara warga dan anggota DPRD. Pertama,tokoh masyarakat Asbi mengusulkan pembangunan menara masjid agar jangkauan pengeras suara terjangkau di desa ini.

"Insya allah kami akan segera membuat proposal karena sangat mendesak dan memprihatinkan. Semoga nanti usulan kami bisa diakomodir dengan baik," ujar Asbi.

Sementara itu, kedua, warga Desa Simpang Kubu juga memohon perhatian Pemerintah Provinsi terkait kondisi infrastruktur jalan, khususnya pengaspalan lorong-lorong di desa. Kondisi jalan yang belum memadai menjadi kendala dalam mobilitas warga dan Pengaspalan jalan diharapkan dapat memperlancar aktivitas ekonomi dan meningkatkan aksesibilitas warga.

Menyikapi hal itu,  Hj.Adrias, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh warga Desa Simpang Kubu. Dimana, Hj Adrias berkomitmen untuk memperjuangkan usulan-usulan tersebut di tingkat provinsi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik

"Kunjungan reses ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pembangunan dan peningkatan kesejahteraan.Mudah-mudahan usulan nanti bisa direalisasikan dengan cepat," ungkap Hj Adrias.

Ditambahkan Hj Adriasi bahwa ia sangat mencintai Kabupaten Kampar, sehingga ia mengambil Dapil Kampar.

"Jika masyarkat Kampar jalan-jalan ke Pekanbaru jangan lupa singgah di kediaman. Karena, pintu selalu terbuka, bagi semuanya," sebut  istri wakil Guubernur Riau tersebut.

Pada kegiatan ini , sosialisasi tentang peraturan pemerintah pengelolaan sampah karena momok sekali dengan sampah ini. "Jadi kita akan buat peraturan daerah. Sebab di peraturan daerah itu bisa dimasukkan aspirasi dari masyarakat," tutur Hj Adrias.

Tampak hadir dalam kegiatan sosialisasi rancangan peraturan daerah itu ibu-ibu PKK anggota yang terdiri dari 50 dan kader Posyandu. Acara berlangsung dengan aman dan lancar. (Ak)