PEKANBARU-- (KIBLATRIAU. COM) --- Pemerintah Kota Pekanbaru (Pemko)  melakukan ekpos kajian optimalisasi pengelolaan barang milik daerah berupa aset tanah atau Hak Penguna Lahan (HPL). Kegiatan itu dilaksanakan di rumah kediaman Walikota Pekanbaru, Jum'at (28/12). 

Hadir pada acara ekpos tersebut Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST  MT, Asisten III, Kepala Bappeda, Inspektorat Syamsuwir SH,  Kaban BPKAD H  Syoffaizal Msi. Selain itu, para Kadis di lingkungan Pemko Pekanbaru, Camat,  serta Kabid Aset Defino Efka dan tamu undangan lainnya. 

Plt Kepala BPKAD Kota Pekanbaru H Syoffaizal Msi saat dikonfirmasi melalui Kabid Aset Defino Efka SH Msi Jum'at (28/12) mengatakan, bahwa ekpos kajian itu membahas tentang pengelolaan lahan tanah atau sewa HPL milik Pemko Pekanbaru, sehingga kedepannya bisa lebih tertata dengan tertib dan rapi. Karena saat ini,  sewa HPL tidak lagi sesuai dengan harga sekarang,  sehingga kedepannya akan ada revisi harga HPL tersebut. 

"Dalam ekpos itu, Pak Walikota meminta kepada kita (BPKAD red)  agar mengkroscek dan meninjau kembali tata cara dan sistim pengelolaan HPL yang disewakan selama ini.  Sehingga kedepannya harga sewa HPL bisa ditetapkan dengan situasi zaman sekarang, " ujar Defino menirukan kata Walikota Pekanbaru Dr Firdaus. 

Dijelaskan Defino,  pada kesempatan itu juga Firdaus ingin menjadikan di daerah Pasar Sukaramai (Ramayana Red)  sebagai penghubung atau episentrum, sehingga penataan dan pembangunan  kota kedepan semakin baik dan tertata. 

 "Makanya kita akan menyiapkan dan menyusun draftnya. Bahkan,  kita akan buatkan perwakonya dan disetujui pak walikota. Jika tak ada halangan,  pada bulan February 2019 perwako tentang HPL sudah bisa diterapkan. 

Data yang dirangkum jumlah penyewa HPL itu ada ratusan orang yang terdiri dari di beberapa ruas jalan seperti Jalan Sudirman, Cokroaminoto, Teratai , Ahmadyani dan lainnya. Sebab Walikota Pekanbaru ingin menjadikan  Pekanbaru sebagai pusat kota yang semakin maju dan berkembang di masa yang akan datang, " ujar Defino. (Hen)