PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- 
Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid menjalani sidang kedua yakni pembacaan nota perlawanan  yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru Jalan Teratai ,Senin (30/3/2026).Sidang itu, berlangsung dengan aman dan lancar serta dikawal ketat pihak kepolisian.Dalam sidang itu, Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid melawan dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, politisi dari PKB tersebut menyatakan seluruh surat dakwaan jaksa yang menuduhnya korupsi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sesuai dengan kebenarannya.

"Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo," tutur Kemal Shihab SH MH selaku Ketua Tim Penasihat Hukum Abdul Wahid dalam pembacaan nota perlawanan di PN Pekanbaru, Senin (30/3/2026).

Dijelaskan Kemal,bahwa perkara yang menjerat kliennya tidak berada dalam yurisdiksi pengadilan tipikor, melainkan ranah hukum administrasi negara. Oleh sebab itu ia beralibi, kasus yang dituduhkan kepada Abdul Wahid bermula dari penerbitan Peraturan Gubernur Riau tentang APBD Provinsi Riau tahun 2025.

"Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima,"  tegas Kemal.

"Menyatakan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Abdul Wahid tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya. Membebaskan terdakwa dari tahanan seketika putusan sela dibacakan," demikian nota perlawanan Abdul Wahid.

Sidang dengan agenda pembacaan perlawanan terdakwa Abdul Wahid ini berlangsung di tengah euforia dari para pendukungnya. Tampak sejumlah ibuk-ibuk yang  menyambut kedatangan Abdul Wahid, begitu turun dari kendaraan tahanan. Sementara itu, sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Delta Tamtama.

Dalam pernyataannya, Gubernur Riau non aktif Abdul Wahid menyampaikan beberapa poin penting yang disampaikan.

Pertama penjelasan Abdul Wahid terkait pergeseran anggaran. Sebenarnya, kata Abdul Wahid pergeseran anggaran ini hak yang biasa saja . Tetapi dalam dakwaan jaksa dikatakan melanggar. Padahal saya menjalankan instruksi Presiden nomor satu taun 2025 tentang efesiensi angaran." Jadi tidak ada pelanggaran hukum disana. Karena yang mengusulkan dsn membahas nya kan tim dari TAPD. Saya hanya membuat pergubnya. Nah, itu yang disampaikan oleh tim advokat kasusnya tidak cermat dan kabur, " ujar Abdul Wahid.

Kemudian yang kedua dijelaskan Abdul Wahid tentang rapat di kediaman. " Rapat dikediaman biasa saja, tidak ada handphone yang dikumpulkan. Tetapi dalam dakwaan ada handphone yang dikumpulkan, sehingga menurut saya rapat itu hal yang biasaa saja dan diikuti oleh banyak orang. Tidak ada membahas hal-hal yang spesifik, tetapi saya memberikan arahan  bahwa di Provinsi Riau ini tidak ada lagi yang namanya matahari satu dan matahari dua. Namun ,yang ada hanya satu yakni Pemerintah Provinsi Riau  Dulu, kalian ada yang mengusulkan si a dan si c. Jangan dipandang itu saya bilang , kita harus sama-sama melayani dan mengayomi semua keperluan masyarakat Riau dalam hal membangun. Hal yang biasa saya sampaikan.Mengapa hal ini, menjadi hal yang didramatisir  mengancam.

Hal yang biasa saja saya sampaikan. Tidak ada saya mengancam siapapun saya rasa. Apalagi saya meminta uang disitu. Tidak ada sama sekali saya minta uang . Saya hanya memberikan arahan. Karena waktu itu  peristiwa mau rapat , sebab saya baru terpilih menjadi gubernur. Bahwa kita akan turun ke lapangan, apa saja yang perlu dipersiapkan dan menampung aspirasi masyarakat , karena kalian harus terlibat dalam proses ini. Karena tanggung jawab untuk mengurusi daerah ini bukan gubernur saja, tetapi juga tanggung jawab SKPD masing-masing. Saya memberikan arahan seperti itu, tidak ada hal -hal yang mencurigakan .

Dan ada juga yang menuduh saya untuk mengumpulkan handphone . Tanyakan lah kepada semua dinas dan SKPD waktu rapat ada tak saya mengumpulkan handphone. Tidak pernah sama sekali. Artinya ini, ada semacam dramtisisir oleh kepala -kepala UPT ini. Kalian tahulah siapa kepala UPT ini sesungguhnya, siapa kepala dinas PU sesungguhnya. Kalian baca dan lihatlah sendiri. Maka tuduhan -tuduhan seperti itulah yang menurut saya tidak berdasar, " papar Abdul Wahid .

Selanjutnya diterangkan Abdul Wahid  tentang matahari satu dan matahari dua. "Mau tahu saya mengucapkan matahari satu dan matahari dua itu saat ada acara di Awal Bros. Waktu itu, saya ingin menegaskan bahwa gubernur adakah satu. Tidak ada gubernur dua dan gubernur tiga. Kan memang tidak adakan. Dalam prakteknya, memang begitu. Gubernur memang satu dan undang -undang mengatur seperti itu. Saya ingin menegaskan bahwa pemerintahan ini bejalan dengan baik dipimpin oleh gubernur dan visi yang sama, sehingga tidak ada lagi visi ini, visi itu sesuai dengan janji-janji kampanye, " sebut Abdul Wahid.

Kemudian terkait evaluasi. Dijelaskan Abdul Wahid bahwa evaluasi ini wajib dilakukan dan siapa yang melakukan , tentu ada eselon tiga dan eselon empat masing masing kepala OPD bukan Gubernur." Itu semua berdasarkan arahan menpan dan BKN serta ada aturan undang -undangnya. Mengapa setiap kepala UPT harus takut dan tidak mau digeser umpamanya.Artinya mereka punya niat jahat. Maka kepala --kepala UPT dan Fery inilah yang mempunyai niat yang jahat, bukan saya sebagai gubernur. Saya tidak pernah memerintahkan mereka. Kemudian saya tidak pernah meminta-minta . Silahkan tanya kepada kepala UPT dan kepala dinas PU. Saya tidak pernah meminta-minta. Oleh karena itu, tuduhan -tuduhan yang disampaikan kepada saya itu, adalah fitnah. Tetapi saya sebagai pemimpin, saya harus mempertanggungjawabkan ini.  Semoga proses yang saya lalui ini, mengapa saya tidak mau speeak up. Karena, menurut saya tidak ada orang yang menjadi juri atau wasiti, sehingga tuduhan -tuduhan itu sangat naif kepada saya. Sehingga saya ingin menjelaskan kepada masyarakat Riau bahwa saya memohon maaf atas peristiwa yang terjadi ini.  Dan saya juga minta doanya agar saya bisa kuat untuk menghadap cobaan ini . Insyaallah kebenaran akan menemukan jalannya sendiri," tutur Abdul Wahid ***