BATAM--(KIBLATRIAU.COM)-- Jika tak ada rintangan, Walikota Batam, Amsakar Achmad, berencana akan menugaskan ketua RT dan RW untuk membantu pendataan kepatuhan pajak kendaraan bermotor milik warga. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Rencana itu disampaikan Amsakar saat penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kota Batam.
Dengan adanya  kebijakan seperti ini, RT dan RW akan berperan mendata status pembayaran pajak kendaraan warga di lingkungan masing-masing, bukan melakukan penagihan secara langsung.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, Rudi Panjaitan, ketika dihubungi Jumat (10/07/26) kemarin membenarkan adanya rencana penguatan peran RT dan RW dalam pendataan kewajiban pajak kendaraan bermotor tersebut.

Dikatakannya,  Pemerintah Kota Batam  berharap data tersebut dapat menjadi dasar untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Namun dari Kebijakan ini akan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sebagian menilai pelibatan RT dan RW akan mempermudah sosialisasi kepada warga, sementara pihak lain mengingatkan agar tugas RT dan RW tetap berada dalam koridor pelayanan masyarakat dan memiliki dasar hukum yang jelas.

Pemerintah Kota Batam menegaskan bahwa RT dan RW merupakan mitra pemerintah di tingkat lingkungan yang berperan sebagai penghubung informasi dan pelaksana sosialisasi berbagai program kepada masyarakat.

Salah seorang tokoh masyarakat yang enggan namanya ditulis dimedia ini, ketika dimintai tanggapannya, menjelaskan pada prinsipnya hal itu boleh saja dilakukan oleh pihak Pemko Batam asalkan ada dasar hukum yang mengayominya. " Sehingga nanti d belakang hari tidak timbul permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat," singkatnya.(Syamsir S/Salim).