KEPRI--(KIBLATRIAU.COM)--  Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Ruslan Kasbulatov menyorot persoalan gaji anggota legislatif yang dalam beberapa tahun terakhir kerap dicicil. "Gaji kami sering dicicil itu fakta. Itu yang terjadi selama ini karena kas daerah kerap kosong," kata Ruslan di Tanjungpinang, Senin (21/1) seperti dikutip Antara. Bahkan, dia mengungkapkan gaji Januari 2019 belum dibayar hingga kini. Padahal seharusnya pembayaran dilakukan awal bulan. "Seharusnya itu tidak ditunda-tunda. Selama ini kami memperjuangkan hak-hak para staf dan karyawan, tetapi di balik itu gaji kami belum dibayar," ucapnya.

Selain gaji belum dibayar, Ruslan juga menyorot biaya perjalanan dinas yang juga kerap ditanggulangi dulu oleh anggota DPRD Kepri. Padahal biaya perjalanan dinas semestinya dibayar langsung, bukan setelah kegiatan selesai dengan menggunakan uang pribadi anggota legislatif. "Ketika saya jadi anggota DPRD Batam, hal-hal seperti ini belum pernah saya temukan," ujarnya. Ruslan mengaku sudah mempertanyakan hal itu kepada Sekretaris dan Bendahara DPRD Kepri. Dan jawabannya, kas DPRD Kepri kosong sehingga gaji belum dapat disalurkan ke anggota legislatif. "Saya belum menanyakan hal ini kepada Gubernur," ucapnya. Menurut dia, pengelolaan keuangan Pemprov Kepri buruk sehingga terjadi defisit anggaran. Kas daerah semestinya tidak boleh kosong karena pemerintah memiliki kewajiban dengan berbagai pihak. "Kami berharap kondisi ini diperbaiki,'' harapnya. (Net/Hen)