JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)--Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Din Syamsuddin mengingatkan kepada kedua kubu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk menghindari penggunaan isu keagamaan seperti penyebutan khilafah. Karena, dia menilai, itu merupakan bentuk politisasi agama yang bersifat menjelekkan pada Pilpres 2019. Menurutnya, walaupun di Indonesia khilafah sebagai lembaga politik tidak diterima luas, namun khilafah yang disebut dalam Alquran adalah ajaran Islam yang mulia. "Manusia mengemban misi menjadi Wakil Tuhan di Bumi atau 'khalifatullah fil ardh'," katanya seperti dilansir dari Antara, Sabtu (30/3).

Dia menjelaskan, mempertentangkan khilafah dengan Pancasila adalah identik dengan mempertentangkan negara Islam dengan negara Pancasila, yang sesungguh sudah lama selesai dengan penegasan negara Pancasila sebagai 'Darul Ahdi was Syahadah' atau negara kesepakatan dan kesaksian. "Upaya mempertentangkannya merupakan upaya membuka luka lama dan dapat menyinggung perasaan umat Islam," ujarnya.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menambahkan, menisbatkan sesuatu yang dianggap Anti-Pancasila terhadap suatu kelompok adalah labelisasi dan generalisasi yang berbahaya. Sehingga, Din khawatir, dapat menciptakan suasana perpecahan di tubuh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MUI mengimbau segenap elemen bangsa agar jangan terpengaruh apalagi terprovokasi dengan pikiran-pikiran yang tidak relevan dan kondusif bagi Pemilu 2019 yang damai.

"Mari kita ciptakan Pemilu/Pilpres yang damai, berkualitas, berkeadilan, dan berkeadaban," tutup Din. (Net/Hen)