JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengatakan terdapat dugaan oknum penegak hukum yang melakukan pemerasan terhadap pejabat di daerah. Menurutnya lima tahun terakhir banyak sekali laporan yang dikantonginya soal aparat hukum yang 'bermain'. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk terus memantau perilaku penegak hukum. Bila masih ada yang bermain, Jokowi mengancam akan mencopot langsung."Saya mendengar banyak sekali dan saya perintahkan Kapolri atau Jaksa Agung. Nih ada ini di kejari, ini kejati, ini polda polres ini tolong cek, copot pecat udah gitu aja, setop yang seperti itu jangan di terus-teruskan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda 2019 di Sentul, Rabu (13/11/2019) lalu.Pernyataan Jokowi itu lantas mendapat sambutan dari DPR. Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan bahkan menyebut kepala daerah sampai-sampai menyediakan alokasi proyek buat Kapolda dan Kapolres. Berikut ulasannya:

Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengungkap praktik 'pemalakan' oleh anggota kepolisian di daerah. Bahkan, tingkatannya dari Kapolda sampai Kapolres."Tolong dicek apakah jalan perintah Kabid Propam itu dan apa yang disampaikan Presiden Jokowi Kapolda Kapolres jangan menyusahkan Bupati, itu memang fakta yang tak terbantahkan," ujar Trimedya di hadapan Kapolri Jenderal Idham Azis dalam rapat kerja bersama Kapolri dan Kapolda seluruh Indonesia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Ia mengungkapkan sampai ada anggaran khusus yang disiapkan gubernur, bupati dan wali kota untuk aparat penegak hukum. Trimedya mengatakan, banyak kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan mengeluhkan hal tersebut."Sehingga bagi gubernur dan kepala daerah yang lain, bupati, wali kota ada anggaran APK, aparat penegak hukum. Bahkan ada alokasi proyek sekian untuk Kapolda sekian, Kapolres sekian dari total ini. Nah itu bagaimana," jelas Trimedya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengingatkan penegak hukum agar mendukung agenda strategis bangsa. Dia juga meminta penegak hukum tak 'menggigit' orang yang benar. Jokowi melanjutkan, lima tahun terakhir banyak sekali laporan yang dikantonginya soal aparat hukum yang 'bermain'. Data tersebut akan dijadikan dasar untuk terus memantau perilaku penegak hukum. Bila masih ada yang bermain, Jokowi mengancam akan mencopot langsung."Kalau masih diteruskan saya ingatkan pagi hari ini, kalau ada yang main-main sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa bisa lewat Polri, Kejaksaan," ucapnya. "Tinggal saya bisikin nanti di sana ada yang main-main. Masa saya mau gigit sendiri nggak mungkin," kata Jokowi di Sentul, Rabu (13/11).

Sedangkan Kapolri Jenderal Idham Azis meminta kepala daerah untuk melapor kepadanya jika menemukan Kapolres meminta proyek. Dia berjanji akan memecat anak buahnya yang kedapatan meminta jatah proyek pemerintah. ''Kami Polri bisa menjadi rekan bapak-bapak untuk mengawali pelaksanaan pembangunan di daerah melalui konsultan yang solutif, bapak-bapak harus menggandeng para Kapolres," kata Idham di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/11). Idham kemudian mengingatkan para Kapolres tidak menjadi bagian permasalahan yang ada di daerah. Dia ingin program pembangunan di daerah tidak terhambat."Karena bukan rahasia umum, banyak juga Kapolres itu kalau minta proyek, nah ini masalah nih, berarti dia konspirasi. Kalau dia begitu, para gubernur, wali kota silakan hubungi saya, nanti saya carikan pemain cadangan,'' kata Idham.(Net/Hen)