PEKANBARU-- (KIBLATRIAU.COM)-- Pemerintah Kota Pekanbaru  melaksanakan rapat Exit Meeting bersama dengan pihak BPK RI di kantor Walikota, Senin (21/5/).

Plt Wali Kota Pekanbaru H Ayat Cahyadi SSi dalam paparanya menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melengkapi kekurangan kelengkapan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) keuangan Pemerintah Kota Pekanbaru tahun 2017, yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Riau.

Hal ini disampaikan Plt Wali Kota setelah mendengar paparan tim verifikasi BPK RI Perwakilan Riau yang diundang dalam rapat Exit Meeting tersebut.

"Ada 23 catatan yang diberikan BPK RI kepada kita.  Oleh sebab itu kita harus membenahi  untuk mendapatkan opini WTP sembari diberi waktu hingga tanggal 7 Juni 2018 mendatang," ujar Ayat.

Adapun 23 catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Riau tersebut antara lain yang berhubungan dengan penataan aset tetap,. Seperti beberapa kendaraan dinas di DPRD Pekanbaru yang belum dikembalikan. 

Selain itu masalah tunjangan transportasi, aset kapitalisasi (aset pemeliharaan terpisah dari aset induk), kelebihan pembayaran, dan lain sebagainya.

"Sekali lagi saya minta yang 23 catatan dari BPK ini segera kita lengkapi. OPD saya harapkan juga dapat bersinergi mewujudkan opini keuangan Pemerintah kita tahun 2017 kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian," harap Ayat. (Hen)