JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Pengamat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, menyoroti kacaunya data pemerintah soal bantuan sosial untuk warga miskin. Dia mengakui pemerintah lemah dalam hal pembaharuan data. Dia meminta kepada pemerintah untuk segera memperbaiki data tersebut agar tidak timbul konflik di masyarakat."Kita lemah dalam hal data apalagi data update. Karena itu mestinya masalah data ini yang harus diperbaiki segera supaya kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk trusted dan tidak menimbulkan kerancuan atau kebingungan dan konflik di masyarakat," kata Siti lewat keterangannya, Jumat (1/4/2020).

  
Sebenarnya, dia mengungkapkan, tidak ada alasan untuk tak memiliki data penduduk yang 'update' di era IT dan digital sekarang. Secara umum, negara harus melengkapi data penduduk secara akurat dan secara khusus data penduduk miskin harus tersedia secara meyakinkan."Hal ini sangat krusial karena menyangkut sisi kemanusiaan dan keadilan. Bila data salah, misalnya, maka warga masyarakat miskin yang seharusnya mendapatkan haknya malah tidak dapat," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah memerlukan akurasi data yang dilakukan secara terpadu. Caranya, pendataan dilakukan secara profesional dengan menampung data warga miskin mulai tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan sampai kabupaten atau kota. Selain itu, Siti menambahkan, terobosan yang juga perlu dilakukan adalah melakukan pendataan secara profesional oleh tenaga-tenaga yang profesional. "Data yang dilaporkan dan dihasilkan harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel. Bila tidak harus dipenalti agar tak ada kebohongan publik," tutupnya.(Net/Hen)