Lahan Warga belum Diganti Rugi.

Tol Pekanbaru-Dumai Terancam Batal Diresmikan Presiden

Gubri Drs Syamsuar

PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)-- Berdasarkan informasi yang dirangku , bahwa peresmian Tol Pekanbaru-Dumai yang rencananya akan diresmikan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo terancam batal.

Pasalnya, perkembangan terbaru warga setempat jalan tol memblokir. Alasannya, karena sampai saat ini masih ada lahan warga belum diganti rugi.

Menyikapi hal itu  Gubernur Riau (Gubri), Drs H Syamsuar MSi sendiri mengatakan belum selesainya masalah ganti rugi lahan, karena persoalan jalan tol Permai ada dua kepemilikan hak di Proyek Strategis Nasional (PSN) sepanjang 131 kilometer itu. 

Sedangkan, hak pertama milik warga yang sudah memiliki sertifikat, dan kedua Barang Milik Negara (BMN) yang sudah didaftar oleh Chevron ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

''Untuk fisik jalan bebas hambatan yang memiliki enam pintu tol tersebut sudah selesai,'' jelas Syamsuar.

Menurutnya, fisik jalan tol Permai tidak ada masalah. Karena semuanya sudah tinggal persoalan ganti rugi lahan, ini yang dikonsinyasi di Pengadilan. 

''Ini prosesnya tak bisa sebentar, karena kepemilikan tanah ada juga orang Jakarta,'' terang Syamsuar.

Dengan adanya permasalahan ini, Syamsuar mengaku belum mengetahui secara pasti, kapan bisa diresmikan. Adapun langkah sebelum peresmian, terlebih dahulu Menteri PUPR akan datang ke Riau melihat kesiapan jalan tol. 

''Sebelum diresmikan, pak Menteri PUPR berencana akan kesini. Dan baru nanti kita dapat gambaran soal bagaimana peresmian,'' ungkap Syamsuar.

Kelapa Biro Pembangunan Setdaprov Riau, Aryadi mengatakan,  bahwa dalam persoalan Gubernur Riau mendorong agar secepatnya dilakukan percepatan. 

''Tadi pak Gubernur mendorong agar penyelesaiannya langsung rapat terbatas (Ratas) dengan Presiden,'' katanya. 

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol Permai, Kementerian PUPR, Eva Monalisa Tambunan mengatakan, pihaknya akan mengusulkan persoalan tersebut dibawa ke ratas Presiden di Istana Negara, Jakarta.

''Kita akan coba usulkan ini untuk dibawa dalam Ratas Presiden, agar persoalannya cepat selesai. Karena sudah berapa kali rencana peresmian jalan tol ini berkali-kali mengalami penundaan. 

Sebenarnya bisa saja diresmikan, mana yang bermasalah ditutup dulu. Tapi kan pak Gubernur tidak ingin saat peresmian bergejolak,'' sebut Aryadi.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Wilayah BPN Riau M Syahrir A Ptnh SH MM mengatakan, saat ini permasalahan antara warga sedang bergulir di pengadilan.

''Permasalahan ini sedang diproses di pengadilan. Semoga kasus ini bisa diselesaiakan dengan cepat."  tutur nya.(Ha)


Berita Lainnya...

Tulis Komentar