Laporan Edi Saputra Hasibuan

Kepulauan Meranti

        PEMERINTAH KABUPATEN MERANTI yang dalam hal ini diwakili Asisten II Sekdakab Meranti H. Asroruddin mengikuti Webinar Wilayah Perbatasan bersama Mendagri Tito Karnavian dan Menkopolhukam Mahfud MD. Kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sinergitas yang baik antara Pemda dan Pemerintah Pusat dalammenjaga Wilayah Perbatasan Indonesia ini ditaja oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Kamis (17/92020).Webinar tersebut dipimpin dan diikuti oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Mendagri Jend Pol Purn Tito Karnavian, Menkominfo Joni G Plate, Menteri PUPR RI Basuki, Sekretaris BNPB Dr Suhajar Diantoro, 15 Gubernur dan 54 Bupati/Walikota di daerah perbatasan Indonesia, serta OPD terkait.  Sementara itu dari Pemkab Meranti dihadiri oleh Bupati Drs Irwan M.Si yang diwakili oleh Asisten II Sekdakab. Meranti H. Asroruddin, Kabag Perbatasan Sekda Meranti M. Nazar, Kabag Ortal BayuWidodo, Camat Rangsang H Arifuddin, Camat Pulau Merbau Atan Ibrahim, Sekretaris Dinas Perhubungan Meranti Umayah, Kasubag Perbatasan Yusril Lubis, Bagian Humas dan Protokol Meranti dan pejabat lainnya.

Sekretaris BNPB Dr Suhajar Diantoro menjelaskan, bahwa kegiatan ini bertujuan tercipta sinergitas yang baik antara daerah dan pemerintah pusat khususnya BNPB dalam menjaga kawasan batas negara sebagai Garda Terdepan NKRI. Melalui pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan serta Infrastruktur Telekomunikasi (TIK) yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan begitu masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dapat merasakan hadirnya negara. Menkopolhukam Mahfud MD menambahkan ada 3 isu pokok yang menjadi pesan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi perhatian yakni 1 Menjaga Teritori tidak ada sejengkal tanahpun di Repbublik Indonesia yang diambil bangsa lain, 2 Menjaga keutuhan RI sesuai Ideologi Pancasila, 3 Menjaga Kesejahteraan Masyarakat denganmengesa pembangunan fisik di wilayah perbatasan.

Saat ini dikatakan Mahfud, akibat Pandemi Covid-19, membuat pembangunan di daerah perbatasan menjadi terkendala namun demikian ia berharap semua fasilitas yang tersedia dan telah dibangun negara dapat dimanfaatkan agar kehidupan sosial ekonomi masyarakat tetap hidup. Masalah penyebaran Covid-19 ini menurut Mahfud harus menjadi prioritas Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan dengan memperketat penerapkan protokol kesehatan dipintu-pintu masuk negara.

''Untuk mengatasi Covid-19 yang paling efektif adalah dengan menggunakan vaksin. Namun, sebelum vaksin ini ditemukanya diminta kepada Pemerintah Daerah di wilayah perbatasan untuk memperketat wilayah perbatasan dengan menerapkan Protokol Kesehatan (Masker, Menjaga Jarak, Mencuci Tangan),'' terang Mahfud..Mahfud  juga berharap dengan menjaga dan membangun daerah perbatasan membuat Indonesia menjadi Aman, berdaulat serta berdaya saing dan kehidupan berjalan baik. ''Membangun daerah perbatasan ini hendaknya bukan sekedar misi dan visi. Tetapi juga harus diwujudkan dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih baik," harap Mahfud.

 Sementara itu, Mendagri Tito Carnavian mengatakan, bahwa Pemerintah Pusat sangat konsen menjaga teritorial dan memperhatikan pembangunan daerah perbatasan terutama terluar, terdepan, tertinggal (3T).''Ini sesuai dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang ingin memulai pembangunan dari pinggiran, daerah perbatasan Indonesia,'' ujar Tito.Namun menurut Tito, menjaga teritorial  negara Indonesia bukan hal yang mudah karena Indonesia memiliki laut terpanjang did unia dengan 17 ribu lebih pulau dan 3 Time Zone. ''Dengan 60 persen wilayah lautan sangat rentan terjadinya pencaplokan dari negara lain. Dan belum lagi tantangan lain seperti Ilegal Fishing, Ilegal Entri dan Ilegal Out serta peredaran narkoba,'' sebut Tito.  Untuk itu Tito berharap agar eksistensi Indonesia khususnya di daerah perbatasan tetap terjaga, maka diminta kepada Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan menjaga semua bangunan fisik yang telah dibangun oleh Pemerintah Pusat. 

Menyikapi semua intruksi Pemerintah Pusat yang dipaparkan dalam kegiatan Webinar tersebut, dikatakan Asisten II Sekdakab Meranti H. Asroruddin, Pemerintah Kepulauan Meranti siap melaksanakan semua petunjuk dari pemerintah Pusat. Satu hal yang diminta Pemkab Meranti agar Nawacita Presiden RI benar-benar diwujudkan di Meranti yang merupakan daerah terluar, terdepan dan terdepan NKRI ini agar masyarakat benar-benar merasakan negara hadir di Kabupaten termuda di Riau ini.***