PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--Walikota Pekanbaru DR H Firdaus ST MT menghadiri acara Focus Group Discussion Sinergitas Pemko Pekanbaru dan BPJS Ketenagakerjaan dengan tema 'mendorong naker mendapat perlindungan. Kegiatan itu berlangsung di aula Bappeda, Senin (24/9) sore. Pada kesempatan itu, Firdaus meminta camat dan lurah agar berperan mensosialisasikan pentingnya jaminan sosial atau asuransi bagi masyarakat. ''Ya sebagai pemimpin tugas kita untuk mengingatkan. Bagi yang tidak mampu jelas ada Jamkesda. Oleh sebab itu, camat dan lurah agar mensosialisaikan soal kepedulian asuransi seperti BPJS ketenagakerjaan,'' ungkap Firdaus.  Firdaus mengaku, dari pemerintah sendiri sudah berupaya memberikan terbaik agar para pekerja mendapatkan jaminan. Ia mencontohkan, saat pengusaha membuat perizinan, wajib mengurus asuransi bagi pekerja.  ''Hal itu, sudah kita jaring melalui perizinan. Tapi, bukan hanya tenaga kerja di perusahaan. Namun juga tenaga kerja mandiri, seperti UMKM dan pedagang,'' ujar Firdaus.

Orang nomor satu di Kota Pekanbaru ini menambahkan,  bagi tenaga kerja mandiri ini merupakan tugas camat dan lurah agar mereka peduli terhadap asuransi. ''Oleh sebab itu, berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Sebab sangat penting untuk menjadi anggta BPJS ketenagakerjaan,'' sebut Firdaus dengan memakai baju kebesaran Fortaru di hadapan para camat dan lurah. Dalam kesempatan ini Firdaus berharap kepada BPJS Ketenagakerjaan, agar memberikan pelayanan dan memanfaatkan CSR yang ada untuk membantu masyarakat. 

''Saya berharap BPJS terus bisa membantu masyarakat dengan program CSR nya. Saya ingin itu bahagian dari strategi kita membangun pilar, dari smart city ke smart People, sehingga masyarakat yang madani bisa tercapai dengan baik,'' harap Firdaus. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Kota, Mias Muchtar menyatakan, saat ini pihaknya menyadari masih banyak pekerja secara informal atau mandiri belum mendapat jaminan sosial. Bahkan, saat ini ada 1200 pekerja informal aktif terdata oleh BPJS di Kota Pekanbaru. ''Pekerja formal pemberi upah cakupannya sudah 45 persen dan pekerja informal baru 15 persen,'' terang Mias. 

Dikatakan Mias, menjamurnya usaha rumah tangga mendorong tingginya pekerja informal. Oleh sebab itu, program BPJS sangat penting dalam rangka menekan terbentuknya keluarga miskin baru, karena resiko kerja. ''Dari perlindungan ini terjadi 4 kasus pekerja meninggal yang total pembayaran santunan mencapai Rp140 juta untuk jaminan kematian. Seain itu, Rp117 juta untuk jaminan kecelakaan kerja,'' ujar Mias. Mias menerangkan, saat ini di Pekanbaru masih ada OPD yang THL belum terlindungi. Dari forum ini, kita berharap akan banyak OPD yang memberikan jaminan untuk para THL.  Salah satu jadi target kita yakni RT dan RW yang memiliki kerja tinggi dalam melayani masyarakat. Kita sangat berterima kasih atas audensi yang dilakukan ini. Dengan begitu, kedepan pihaknya bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait jaminan asuransi,'' terang Mias.(Hen)