JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)--  Beredar informasi di internet mengenai dugaan kebocoran 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Anggota Komisi II DPR dari PAN, Guspardi Gaus, mewanti-wanti agar Kemendagri tetap terbuka dan memastikan bahwa kasus ini tidak menjadi bola liar."Harus jujur, jangan sampai menjadi bola liar. Pemerintah harus hadir dalam menghadapi kebocoran ini, jangan sampai kebocoran menjadi rumor yang tidak terkendali," kata Guspardi saat dihubungi, Selasa (18/7/2023).Guspardi mengaku prihatin dengan munculnya berita yang menyebut adanya kebocoran data kependudukan tersebut. Dia meminta pemerintah untuk segera melakukan klarifikasi.

"Tentu kami sebagai anggota Komisi II meminta pemerintah untuk melakukan klarifikasi dan investigasi, bukan membela diri. Harus dilakukan klarifikasi, apakah berita tersebut benar atau tidak," katanya.Jika dalam investigasi ditemukan masalah, maka langkah antisipasi harus segera diambil. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa depan."Setelah itu dilakukan, langkah selanjutnya adalah mencari tahu mengapa kebocoran terjadi. Kemendagri harus berkoordinasi dengan Kominfo dan Badan Siber Nasional. 

Apa langkah yang harus diambil untuk mencegah terjadinya kebocoran data di masa yang akan datang," katanya.Jika hasil investigasi menyeluruh telah dilakukan dan tidak ditemukan kebocoran, maka hal tersebut juga perlu disampaikan oleh pemerintah."Jika tidak ada kejadian yang terjadi, sampaikan kebenarannya. Tentu kami meminta data dari pihak yang menyampaikannya," katanya.

Dugaan kebocoran data ini awalnya diungkapkan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto. Pemilik akun Twitter @secgron ini menyebutkan bahwa data Dukcapil yang diduga bocor tersebut terbilang cukup lengkap, mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya."Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," ujar Teguh dalam postingannya.

Teguh merujuk pada kejadian-kejadian dugaan kebocoran data sebelumnya di mana instansi terkait buru-buru membantah dan hasil investigasi tidak disampaikan kepada publik. Padahal, publik dapat menanggung akibat dari kebocoran data ini."Padahal yang bocor adalah data publik dan yang menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tidak pernah diberikan sama sekali," ungkapnya.(Net/Hen)