PEKANBARU--(KIBLATRIAU.COM)--Pada tahun 2019 mendatang anggaran di beberapa OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru mengalami rasionalisasi. Hal ini, tentu membuat OPD harus melakukan inovasi dan terobosan, sehingga bisa mengerjakan kegiatan. Salah satu dinas yang mengalami penurunan anggaran yakni di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru. Menurut Kepala Dinas DLHK Kota Pekanbaru Zulfikri SH mengataka, bahwa pengurangan untuk di DLHK senilai Rp10 miliar lebih pada tahun 2019. Hal ini tentu memiliki dampak yang besar dalam pengerjaan. Dimana pada tahun sebelumnya, DLHK mendapat anggaran sebesar Rp112 miliar. Anggaran itu hampir 85 persen habis  untuk pengelolaan sampah dan swastanisasi sampah. Sementara di dinas sendiri ada 5 bidang. 

Dijelaskan Zulfikir, sedangkan di tahun 2019 dari KUA PPAS dipaparkan bahwa DLHK mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp93 miliar. Tentu anggaran ini habis untuk pengelolaan sampah di Pekanbaru. ''Makanya otomatis apabila kita mengikuti KUA PPAS tersebut yang 4 bidang lagi tidak bisa bekerja. Karena tidak ada anggaran,'' ujar Zulfikri. Zulfikri menerangkan, bila tetap dibiarkan seperti itu, maka dapat dipastikan tahun depan hanya 1 bidang pengelolaan sampah saja yang berjalan. Oleh sebab itu, pihaknya berharap usulan mereka sesuai anggaran yang di minta kembali sama dengan plafon 2018 yakni Rp112 miliar.

''Ya kita ada 5 bidang kerja, namun hanya bisa berjalan 1 bidang saja yakni pengelolaan sampah. Sedangkan 4 bidang kerja lainnya ini gak bisa bekerja, karena tidak ada anggaran. Apalagi, anggaran Rp 93 miliar itu, 85 persennya diperuntukan bagi pengelolaan sampah, sisanya bayar gaji. Sedangkan bidang lain kerja pakai apa, artinya mereka gak bisa kerja kan?. Saya bingung juga terkait adanya pengurangan ini. Oleh sebab itu, kita berharap TAPD dan Banggar DPRD Pekanbaru bisa mencarikan solusinya terkait permasalahan ini,'' harap Zulfikri.(Ty)