JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Kasus pungutan liar atau pungli di Rutan KPK segera memasuki babak baru. Dewan Pengawas (Dewas) KPK menggelar sidang etik kepada puluhan pegawai KPK yang diduga terlibat.Dirangkum detikcom, Rabu (17/1/2024), sidang etik digelar hari ini. Ada 93 pegawai KPK yang terlibat dalam skandal pungli rutan.Dewas KPK menyatakan sidang etik kepada puluhan pegawai KPK itu tidak digelar secara serentak. Dewas membagi kasus itu ke dalam sembilan berkas perkara. Enam berkas perkara akan disidangkan pada hari ini.

"Untuk kasus pungli rutan ini dibagi dalam enam perkara yang akan disidangkan segera dan ada tiga lagi nanti disidangkan setelah enam perkara ini diputus," ujar Albertina di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/1).Menurut Albertina, dalam enam berkas itu ada 90 pegawai KPK yang akan disidangkan. Sementara tiga berkas lainnya terdiri dari satu orang pegawai KPK."Jadi yang disidangkan dalam enam berkas itu ada 90 orang, dan nanti yang tiga berkas belakangan itu masing-masing satu orang. Jadi ada tiga orang juga total 93 itu untuk kasus rutan," ujar Albertina.

Dewas juga mengungkap perkembangan estimasi nilai pungli Rutan KPK. Temuan awal Dewas pada September 2023 mengatakan besaran pungli di Rutan KPK mencapai Rp 4 miliar. Di awal pekan ini Dewas KPK menyatakan nilai pungli di kasus tersebut menjadi Rp 6,1 miliar."Sekitaran Rp 6,148 miliar. Itu total yang di Dewan Pengawas," kata Albertina.169 orang telah diperiksa Dewas dalam kasus tersebut. 27 di antaranya ialah pihak eksternal yang merupakan mantan tahanan KPK.Albertina mengatakan dari 169 orang tersebut, 32 orang terdiri dari mantan staf rutan, mantan kabag pengamanan, dan inspektur. Total ada 137 orang yang pernah bekerja di Rutan KPK telah diperiska Dewas.

"Dari 137 orang yang pernah bertugas di rutan itu, 93 cukup alasan kami bawa ke sidang etik. Yang 44 tidak cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik," ujar Albertina."Kemudian 1 orang sudah diberhentikan sebagai pegawai KPK pada 16 Agustus 2023. Lalu 1 orang lagi bukan insan komisi, yang bersangkutan kebetulan berstatus outsourcing jadi tidak bisa kami kenakan etik," sambungnya.Dewas juga telah mengumpulkan 65 bukti dokumen hingga penyetoran uang dari 93 pegawai KPK yang diduga terlibat pungli rutan. Albertina mengatakan mayoritas pegawai KPK itu akan dijerat dengan pasal penyalahgunaan wewenang.

"90 orang yang akan kami sidangkan segera akan dikenakan pasal penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan dirinya sendiri. Jadi pasal 4 ayat 2 huruf b Perdewas Nomor 3 Tahun 2021," katanya.Dewas KPK juga mengungkap nominal penerimaan uang pungli dari para terduga pelaku. Albertina mengatakan ada pegawai KPK yang menerima pungli terbesar dengan nilai hampir setengah miliar rupiah."Lalu kalau kita hubungkan dengan uang-uang yang diterima, itu paling sedikit menerima Rp 1 juta dan yang paling banyak menerima Rp 504 juta sekian. Itu paling banyak," pungkas Albertina.(Net/Hen)