JAKARTA--(KIBLATRIAU.COM)-- Anggaran konsumsi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sleman, DIY, diduga disunat dari Rp 15 ribu per orang menjadi Rp 2.500. KPU RI menegaskan praktik tersebut tak bisa ditolerir."Memang itu ada insiden ke sana, tapi segera itu ditelusuri oleh pihak KPU RI. Kalau di daerah itu yang muncul kan di Sleman dan di daerah Banten. Itu memang nggak boleh sama sekali, kita nggak tolerir sama sekali," kata Komisioner KPU August Mellaz di kawasan Pasar Minggu, Ahad (28/1/2024).Mellaz mengatakan pihaknya saat ini tengah mengusut laporan-laporan mengenai dugaan tersebut. Dia memastikan akan menelusuri pihak yang terlibat dalam perkaran dugaan penyunatan anggaran itu.

"Iya (diusut). Kalau sementara ini kan penjelasannya itu pengadaan barang jasa kan lewat e-catalog. Kemudian kita sudah dapatkan kalau informasinya ya. Karena ini kan situasi yang anggarannya memang distribusinya ke satuan kerja di tingkat kabupaten/kota. Jadi menggunakan e-catalog kemudian dapat vendornya. Itu nanti pasti akan kita telusuri dan itu tidak bisa ditoleransi," katanya.Sebelumnya, Ketua KPUD Sleman Ahmad Baehaqi buka suara soal para petugas KPPS di Sleman yang mengeluhkan konsumsi saat pelantikan. Konsumsi itu awalnya dianggarkan Rp 15 ribu per orang.

"Anggaran konsumsi per calon anggota KPPS dalam pelantikan adalah Rp 15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajiannya yang diakui vendor adalah Rp 2.500," kata Baehaqi dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir detikJogja, Jumat (26/1).
Baehaqi menjelaskan penyediaan konsumsi dilakukan melakukan melalui pihak ketiga atau vendor yang terdaftar dalam e-katalog. Tapi pada praktiknya, pihak vendor ternyata disubkan lagi pengadaannya tanpa sepengetahuan KPU Sleman."Pihak vendor beralasan, kalau tidak disubkan, tidak mampu melayani calon anggota KPPS yang terlantik sebanyak 24.199 orang. Sehingga, yang tersaji tidak pantas," ujarnya.(Net/Hen)