TEL AVIV--(KIBLATRIAU.COM)--  Media terkemuka Amerika Serikat (AS) melaporkan rencana pengakuan internasional untuk negara Palestina. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu langsung menyatakan penolakan atas rencana dunia mengakui negara Palestina.Netanyahu menyebut inisiatif semacam itu hanya 'akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme'. Penolakan Netanyahu itu disampaikan dalam postingan media sosial X pada Kamis (15/2/2024) tengah malam waktu setempat.Penolakan serupa juga telah disampaikan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dan Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich. Netanyahu dan para menteri Israel itu menyampaikan penolakan sebagai respons atas laporan terbaru media terkemuka AS, The Washington Post, yang mengulas rencana pengakuan internasional untuk negara Palestina.

Dilansir AFP, Jumat (16/2/2024), The Washington Post yang mengutip sumber sejumlah diplomat AS dan Arab menyebut bahwa AS yang merupakan sekutu utama Israel sedang bekerja sama dengan beberapa negara Arab dalam rencana komprehensif untuk perdamaian jangka panjang antara Israel dan Palestina.Rencana itu disebut mencakup batasan waktu yang pasti untuk pembentukan negara Palestina. Netanyahu pun menolak rencana itu."Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina," tegas Netanyahu dalam pernyataan berbahasa Ibrani yang disampaikan via media sosal X."Pengakuan seperti itu, setelah pembantaian 7 Oktober, akan memberikan imbalan yang sangat besar bagi terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menghalangi perjanjian perdamaian di masa depan," sebutnya.

"Israel dengan tegas menolak diktat internasional mengenai penyelesaian permanen dengan Palestina," ujar Netanyahu kembali.Dia mengatakan perjanjian perdamaian hanya bisa dihasilkan dari 'perundingan langsung tanpa prasyarat'. Laporan The Washington Post juga mengungkap rencana pengakuan internasional itu akan dimulai dengan gencatan senjata yang 'diharapkan akan berlangsung setidaknya enam minggu' dengan para pejabat berharap kesepakatan bisa dicapai sebelum dimulainya bulan suci Ramadan pada Maret mendatang.

Kesepakatan itu disebut akan mencakup jeda pertempuran, pembebasan para sandera yang ditahan Hamas di Jalur Gaza sejak serangan 7 Oktober, dan kerangka waktu untuk pembentukan negara Palestina."Kami tidak akan pernah menyetujui rencana seperti itu, yang pada kenyataannya mengatakan bahwa orang-orang Palestina pantas mendapatkan imbalan atas pembantaian mengerikan yang telah mereka lakukan," kata Menkeu Israel, Smotrich, sambil menggambarkan negara Palestina sebagai 'ancaman nyata untuk negara Israel'.(Net/Hen)