PEKANBARU --(KIBLATRIAU.COM)--Tim Penagihan dan Penindakan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru melakukan penempelan terhadap wajib pajak restoran yang tak kunjung memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya di 2 pusat perbelanjaan yang ada di Kota Pekanbaru,  Selasa  (23/10/2024)  di Mal SKA dan Living World.

Kepala Bapenda Dr. Alek Kurniawan, M.Si menyebutkan bahwa kegiatan penempelan ini adalah dalam rangka perwujudan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tak kunjung secara patuh memenuhi kewajiban perpajakan daerah sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk penegakan hukum bagi pelaku usaha yang lalai ataupun sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, dalam hal ini adalah pajak restoran," tegas Akur, sapaan karib Alek Kurniawan

Sejatinya pajak restoran adalah uang masyarakat yang dipotong oleh pengusaha restoran ketika mereka (masyarakat selaku konsumen)melakukan transaksi di objek tersebut. Makanya Bapenda Pekanbaru meminta pelaku usaha untuk jujur dalam melapor dan menyetorkan pajaknya. Karena pajak yang ditagih ke pelaku usaha bukanlah pajak yang dibebankan kepada pengusaha melainkan uang masyarakat yang telah dipotong didepan ketika mereka melakukan pembayaran atas jasa restoran yang disediakan.

“Jadi Pajak Restoran ini sifatnya adalah titipan uang masyarakat yang dipotong pengusaha. Jadi kalau tidak disetorkan, itu keterlaluan sekali," ujar Akur

Dicontohkan Akur, misalnya untuk satu porsi makanan ditetapkan harganya sebesar Rp10 ribu. Namun di saat pelanggan membayar, harga jual satu porsi makanan tersebut dinaikkan menjadi Rp11.000 karena adanya pajak restoran 10 persen.

Kembali ke soal penempelan tadi, stiker penempelan yang bertuliskan “Objek Pajak ini belum melakukan pembayaran pajak daerah, segera lakukan pembayaran Pajak Daerah” akan dicopot oleh petugas ketika Wajib Pajak menunaikan kewajiban perpajakannya.

“Jadi, stiker penempelan akan kami copot setelah Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya” cetus Akur lagi

Namun apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, wajib pajak tidak menggubris peringatan ini, Akur menyebut Tim Bapenda akan melanjukan kepada tahapan Pemeriksaan Pajak daerah, untuk selanjutnya tim Pemeriksaan tersebut akan menghitung besaran pajak daerah terutangnya dan melakukan upaya hukum lanjutan. Eks Sekretaris DPRD ini juga menyebut bahwa Bapenda juga dapat merekomendasikan ke perangkat daerah pengampu perizinan untuk mencabut izin usaha terhadap WP yang tak patuh tersebut.

Berkaca dari hal ini, Akur berharap seluruh wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhannya agar terhindar dari penindakan semacam ini.

“Perlu diingat juga, bahwa stiker peringatan tidak dapat dicopot atau dihilangkan oleh siapapun secara sepihak. Kalau itu dilakukan, maka terancam sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 Ayat 1 KUHP," pungkas nya.***