BENGKALIS --(KIBLATRIAU.COM)-- Tongkat estafet kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis resmi berganti. Jaksa senior Nadda Lubis akan dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkalis Tipe A, menggantikan Almarhum Sri Odit Megonondo yang sebelumnya dimutasi ke Kejari Wonogiri.

Pelantikan Nadda Lubis dijadwalkan berlangsung Kamis, 24 Juli 2025, di Gedung Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru. Prosesi ini akan dipimpin langsung oleh Kajati Riau, Akmal Abbas, dan akan melibatkan sejumlah pelantikan pejabat setingkat Asisten Kejati serta para Kepala Kejari se-Riau.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Riau, Zikrullah, saat dikonfirmasi Rabu (23/7/2025).

“Benar, Kajari Bengkalis akan dilantik besok bersama sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Kejati Riau,” ujar Zikrullah singkat.

Rekam Jejak Gemilang Sang Kajari Baru

Nadda Lubis bukan sosok asing di tubuh Korps Adhyaksa. Kariernya berliku tapi penuh prestasi. Ia pernah menjabat sebagai Kajari Probolinggo, lalu dipromosikan menjadi Asisten Pembinaan Kejati Sumatera Barat pada 15 Juni 2020 — posisi penting yang membawahi aspek administrasi dan manajemen kejaksaan tingkat provinsi.

Tak hanya itu, Nadda juga pernah mengemban jabatan strategis di pusat sebagai Kepala Subdirektorat Penuntutan Direktorat A pada Jaksa Agung Muda Pidana Umum (JAM Pidum) Kejagung RI, posisi struktural eselon tinggi yang berperan vital dalam pengendalian perkara pidana umum di tingkat nasional.

Menjawab Tantangan Baru di Bengkalis

Penempatan Nadda Lubis di Kabupaten Bengkalis menjadi sinyal kuat bahwa Kejaksaan Agung RI menaruh perhatian besar terhadap daerah ini. Kejari Bengkalis yang kini berstatus Tipe A, merupakan satu dari sedikit kejaksaan di Indonesia yang berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan peringkat ketiga nasional dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tahun 2024.

Dengan rekam jejaknya yang solid, Nadda Lubis diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi Kejari Bengkalis. Tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tapi juga dalam memberikan pelayanan publik yang transparan dan berintegritas.(Inf)